KNews.id – Rencana Indonesia untuk menyederhanakan nilai rupiah, seperti Rp1.000 menjadi Rp1, masih belum dapat diterapkan karena menunggu situasi ekonomi domestik maupun global dalam kondisi kondusif.  Pemerintah memang belum menerapkan kebijakan ini dalam waktu dekat, namun masyarakat sudah salah kaprah dalam membedakan antara redenominasi dan sanering atau pemotongan nilai uang. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan setiap kebijakan yang berlaku, terdapat hal positif dan negatif.  “Positifnya redenominasi meningkatkan kredibiltas terhadap mata uang dan membuat transaksi keuangan lebih efisien,” ujarnya, dikutip, Sabtu (24/6).

Dalam redenominasi, baik nilai uang maupun barang, hanya dihilangkan beberapa angka nolnya saja. Dengan demikian, redenominasi akan menyederhanakan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula penyederhanaan penulisan alat pembayaran (uang). Sementara itu, Faisal melihat dari kebijakan tersebut berpotensi muncul dampak negatif bila pemerintah tidak menyiapkan redenominasi dengan baik atau kurang sosialisasi, terutama di daerah 3T.

“Bisa berdampak pada inflasi dan kebingungan masyarakat khususnya yang berpendidikan menengah bawah,” lanjutnya.  Bank Indonesia (BI) diketahui telah mulai melakukan pengkajian terkait penyederhaan dan penyetaraan nilai rupiah sejak 2010. Kala itu Darmin Nasution menjabat sebagai Gubernur BI.  Faisal juga melihat penerapan redenominasi memang membutuhkan waktu yang tepat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik yang berlangsung.

“Yang jelas tidak di saat menjelang tahun politik seperti sekarang ya, kami perlu menjaga stabilitas ekonomi dan politik menjelang pilpres,” tutupnya.  Meski saat ini Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi yang baik, namun masih ada ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi dari sisi global.  Setidaknya, Indonesia akan menerapkan redenominasi, jika kondisi makro dalam situasi baik, stabilitas moneter dan sistem keuangan terjaga, dan redenominasi akan diterapkan bila situasi sosial-politik yang kondusif.  “Demikian juga stabilitas sistem keuangan kita bagus stabil, tetapi ketidakpastian global masih ada, sabar, dan kalau kondisi sosial politiknya tentu pemerintah lebih tahu,” tutur Perry, Kamis (22/6).  (Zs/BC)