Untung Prasetyo | Rabu, 28/06/2023 23:35 WIB

Mantan PM Inggris Boris Johnson (Foto: Alberto Pezzali/Pool via Reuters)

London, Jurnas.com - Mantan perdana menteri Inggris Boris Johnson melakukan pelanggaran aturan yang "jelas dan tidak ambigu" saat jadi kolumnis surat kabar bulan ini, kata sebuah badan etika, yang menyerukan reformasi sistem yang dinilai sudah usang dan tidak efektif.

Johnson, 58, diangkat sebagai kolumnis Daily Mail bulan ini, kembali ke karir jurnalisme yang membuatnya menulis untuk beberapa judul Inggris terkemuka, termasuk yang memecatnya karena mengarang kutipan.

Menteri dan pegawai negeri yang meninggalkan jabatan diharuskan berkonsultasi dengan badan etika, Komite Penasihat Pengangkatan Bisnis (ACOBA), sebelum mengambil pekerjaan baru.

Panitia mengatakan Johnson telah melanggar peraturan dengan tidak memberikan pemberitahuan yang tepat.

Ia melangkah lebih jauh pada hari Selasa, menyebut pelanggaran itu "tidak ambigu" dan mengatakan itu menunjukkan perlunya reformasi karena aturan saat ini hanya menawarkan panduan dan kurangnya kejelasan di bidang-bidang seperti sanksi.

"Mereka dirancang untuk memberikan panduan ketika `orang-orang baik` dapat diandalkan untuk mematuhi surat dan semangat Peraturan," kata Ketua ACOBA Eric Pickles dalam sebuah surat kepada pemerintah.

"Jika itu pernah ada, waktu itu telah lama berlalu dan dunia kontemporer telah melampaui aturan."

Terserah pemerintah untuk memutuskan sanksi apa, jika ada, yang akan dihadapi Johnson atas pelanggaran tersebut. Juru bicara Johnson menolak berkomentar.

Juru bicara Perdana Menteri Rishi Sunak mengatakan: "Ada pekerjaan yang sedang dilakukan di Kantor Kabinet, bekerja sama dengan Lord Pickles, untuk meningkatkan operasi dan kemanjuran peraturan."

Johnson mengundurkan diri sebagai anggota parlemen awal bulan ini setelah melihat temuan laporan yang menyimpulkan bahwa dia sengaja menyesatkan parlemen mengenai partai-partai yang melanggar aturan selama penguncian COVID.

Dalam kritiknya yang lebih luas terhadap sistem yang ada, Pickles juga mengatakan area korupsi baru tidak dipantau karena tidak dipertimbangkan saat peraturan dibuat.

"Saya khawatir jika pemerintah menunggu sampai semua reformasi ini dapat dilaksanakan bersama-sama, sementara itu akan berisiko menimbulkan skandal lebih lanjut," kata Pickles, mantan menteri.