Joko Widodo Presiden, hari ini Rabu (12/4/2023), memimpin Rapat Kabinet membahas perkembangan pembangunan hunian untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dalam keterangan pers sesudah rapat, di Kantor Presiden, Jakarta, Suharso Monoarfa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengatakan, pembangunan hunian buat para ASN, TNI, dan Polri di IKN sudah sekitar 26 persen.

“Ada sebanyak 16.990 orang yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri akan pindah ke IKN, sesuai rencana bangunan dan tata letak yang sudah disiapkan,” ujarnya.

Presiden, lanjut Suharso, memutuskan model hunian untuk ASN, TNI, dan Polri bukan berbentuk rumah vertikal atau apartemen, tapi juga rumah tapak.

Nantinya, rumah yang dibangun pemerintah juga bisa jadi hak milik, dengan komposisi sekitar 70 persen tetap milik negara, dan 30 persen ditawarkan kepada ASN, TNI dan Polri yang tinggal di IKN.

Pada kesempatan itu, Dhony Rahajoe Wakil Kepala Otorita IKN mengatakan, kebijakan tersebut diambil pemerintah sesuai Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Dia menegaskan, Kawasan Inti Pusat Pemerintah di IKN tidak dirancang untuk tempat tinggal para pensiunan.

Lebih lanjut, Dhony menyebut pemerintah segera menyiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk warga yang akan tinggal di IKN, seperti sekolah dan rumah sakit.

Selain investasi murni, ada skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk membiayai pembangunan IKN.(rid/ipg)