PIKIRAN RAKYAT - KSP Moeldoko menyebutkan bahwa pemerintah sedang dinantikan oleh ribuan santri dari Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun. Hal tersebut berkaitan dengan langkah yang dilakukan pejabat negara dalam mengatasi kontroversinya.

Sejumlah kontroversi disebut terjadi di Al Zaytun. Yayasan pendidikan Islam tersebut dikabarkan memberikan ajaran sesat.

Kontroversi tersebut berawal ketika banyak warga protes terhadap ajarannya. Selain itu, pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang disebut memberi sejumlah ajaran sesat kepada para santrinya.

Ajaran sesat yang diberikan yaitu bahwa salat antara jamaah pria dan wanita dapat digabung dalam satu baris. Ia juga berujar bahwa zina diperbolehkan dan dosanya dapat ditebus dengan uang.

Baca Juga: Mengaku Tak Suka, Impor di Era Zulkifli Hasan Meningkat Drastis

Selain itu, Panji Gumilang menyebut ia akan mendirikan pesantren Kristen. Panji Gumilang juga pernah berpidato dan mengaku bahwa ia menganut paham komunisme.

Pemerintah Pusat hingga Provinsi Jawa Barat kini melakukan penyelidikan. Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah kabar Al Zaytun dilindungi negara.

"Bahasa mendalami tadi kan disebutkan Presiden. Perlu semua mendalami sesuai domain, tupoksinya masing-masing. Kalau dari sisi ideologi, di Pemda juga ada yang menangani itu. Kalau lebih keras lagi, umpamanya penyimpangan sudah pada radikalisme dan seterusnya, ada BNPT," ujar Moeldoko

Moeldoko menyebut bahwa semua lembaga yang ada di pemerintah melakukan pendalaman. Ia tidak ingin isu itu berlarut-larut mengingat ada nasib ribuan santri yang dipertaruhkan.

"Kalau terjadi sesuatu seperti apa, serahkan nanti apakah itu sifatnya pembinaan, apakah itu sifatnya law enforcement. Ada ribuan anak yang dididik di sana. Itu kan gelisah anak-anak. Perlu ada kepastian dari kami," ujar Moeldoko.***