Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belanja negara hingga akhir Oktober 2022 mencapai Rp2.351,1 triliun atau 75,7 persen dari pagu belanja negara.

“Ini adalah 75,7 persen dari total belanja yang ada di dalam undang-undang APBN,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Kamis (24/11/2022).

Dalam hal ini, belanja untuk Kementerian dan Lembaga (KL)sebesar Rp754,1 triliun atau sebesar 79,7 persen dari total alokasi belanja KL yang terdiri untuk biaya operasional, belanja barang, bantuan sosial, dan bebelanja modal. Untuk belanja non KL, hingga Oktober 2022 telah mencapai Rp917,7 triliun atau 67,7 persen dari pagu APBN.

“Dominasi sangat besar adalah subsidi dan kompensasi BBM serta listrik. Ini yang menjadi dominasi dari shock absorber dari APBN kita,” ungkapnya.

Baca Juga: Kata Jokowi Soal Maraknya Penggunaan Anggaran Negara yang Tak Tepat Sasaran

Lebih lanjut, Menkeu juga menyebut besaran dana transfer ke daerah yang tumbuh positif telah mencapai Rp679,23 triliun atau sebesar 84,4 persendari total alokasi anggaran. Sedangkan untuk pembiayaan sudah mencapai Rp77,92 triliun.

Selain itu, juga terdapat subsidi yang mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 alokasi subsidi sebesar Rp144,4 triliun, namun di tahun 2022 mengalami kenaikan mencapai Rp283,7 triliun, di mana kenaikan subsidi tersebut sebagai shock absorber dalam konsumsi BBM dan minyak tanah.

“Kita lihat penyaluran untuk BBM solar dan minyak tanah itu terjadi konsumsi yang naik 13,3 juta Kilo Liter. Tahun lalu hanya 11,7. Ini menggambarkan pemulihan ekonomi sehingga mobilisasi dan permintaan terhadap BBM ini meningkat,” tuturnya.

Kenaikan juga terjadi pada subsidi gas LPG 3 kg, konsumsi listrik, perumahan, dan kredit usaha rakyat (KUR). Dari sisi subsidi perumahan melonjak sangat tinggi yaitu mencapai 152,2 ribu unit, dari tahun lalu hanya 104,2 ribu unit.

Sementara penyaluran KUR juga melonjak hingga Rp301,3 triliun. Di sisi lain, untuk realisasi kartu prakerja sudah mencapai Rp12,9 triliun.

Baca Juga: Rp1.005 Triliun Anggaran APBN Habis Disedot, Paling Banyak Buat Pemerintah Pusat

“Ini semuanya adalah di satu sisi APBN menjadi shock absorber. APBN juga menjadi pengungkit atau pendorong pemulihan ekonomi. Kredit usaha rakyat ditingkatkan, subsidi perumahan naik. Sehingga ini diharapkan juga bisa mendorong pemulihan ekonomi,” terangnya.