POJOKSATU.id, BANDUNG- Penanganan masalah Ponpes Al Zaytun Indramayu telah dilaporkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil ke Menkopolhukam Mahfud MD, Sabtu 24 Juni 2023 lalu.

Ridwan Kamil memastikan bahwa saat ini Pemprov Jabar diminta untuk menjaga kondusifitas masyarakat.

“Jadi, polemik Al-Zaytun ini sudah ditarik menjadi kewenangan Nasional, ” jelas Ridwan Kamil, Senin 26 Juni 2023 di gedung sate Bandung.

Ridwan Kamil menegaskan, sesuai kewenangannya saat ini Pemprov Jabar ditugaskan fokus pada yang namanya menjaga stabilitas.

“Menjaga kondusifitas sosial,”tegasnya.

Selain pengambilan kewenangan, ada tiga poin yang dihasilkan dari rapat terbatas di kantor Menko Polhukam, Sabtu 24 Juni 2023.

Pertama, kata dia, Bareskrim Mabes Polri bakal menindaklanjuti laporan masyarakat terkait potensi pidana dan pasal yang mungkin disangkakan.

Kedua, Kementerian Agama (Kemenag) bakal melakukan tindakan hukum administratif terhadap Ponpes pimpinan Panji Gumilang.

“Kemenag sudah siap melakukan tindakan hukum administratif karena pesantren dari bawah sampai atas, sampai MA (Madrasah Aliyah), kewenangan dan izinnya ada di Kemenag,” katanya.

Ketiga, Pemprov Jabar ditugaskan untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Ridwan Kamil berharap, tak ada lagi aksi demo masyarakat soal polemik Ponpes Al Zaytun Indramayu.

“Saya meminta masyarakat tidak perlu demo-demo lagi, kita tunggu saja pengumuman resmi dihari Selasa atau Rabu yang akan disampaikan oleh Pak Menko (Polhukam) seperti apa, ” jelasnya.

Dirinya berharap, keputusan yang dihasilkan sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat saat ini.

“Mudah-mudahan dan Isya Allah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara umum,” pungkasnya.

(Arief/Pojoksatu)