Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan memutakhirkan pendataan keluarga 2023 (PK-23) secara nasional pada 1-31 Juli. Ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data sehingga intervensi percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem bisa tepat sasaran.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, mengatakan, pemutakhiran dilakukan di 13.263 desa. Para kader keluarga berencana diminta lokus desa dalam pemutakhiran dengan memastikan jumlah kepala keluarga (KK) di perwakilan BKKBN.

"Jangan salah target, jangan sampai ada alasan jumlah KK-nya tidak sesuai. Ini konyol banget," katanya di Jakarta, Jumat (23/6).

Menurut Hasto, kebenaran dan validitas dalam pemutakhiran pendataan keluarga adalah hal penting dan utama sebab menjadi kunci untuk mengetahui masalah secara utuh. "Tanpa data [valid], maka program percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi tidak sukses," ucapnya.

Pemutakhiran PK-23 diawali dengan prapelaksanaan minimal 1 kabupaten/kota per provinsi pada 20-30 Juni. Wilayah Pemutakhiran dilaksanakan di desa/kelurahan yang terpilih sebagai sampel dan dengan cakupan keluarga terdata rendah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN, Lina Widyastuti, menambahkan, prapelaksanaan pemutakhiran sebagai langkah awal sekaligus uji coba agar data yang dihasilkan valid dan benar. Prapelaksanaan digelar 2 tahap.

"Tahap pertama, pada 20 sampai 25 Juni yang dilakukan di 32 kabupaten dan kota di 15 provinsi. Prapelaksanaan tahap kedua akan dilaksanakan pada 25 hingga 30 Juni 2023," tuturnya.

Menurut Lina, prapelaksanaan tahap pertama mencakup 25.311 keluarga yang didata. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23.074 data (91,2%) sudah divalidasi.