KNews.id – Pernyataan Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla terkait adanya TKA China sebagai buruh kasar di Morowali, Sulteng menjadi perhatian sejumlah kalangan.

Pernyataan Jusuf Kalla (JK) itu tidak luput dari perhatian sejumlah karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan Smelter nikel terbesar di Morowali. Pasalnya, sejumlah karyawan pada media ini mengomentari pernyataan Jusuf Kalla terkait kehadiran puluhan ribu TKA China di Morowali yang mana terdapat TKA yang justru tidak memiliki skil dalam bekerja.

Mereka mengakui bahwa banyak TKA China yang bekerja sebagai buruh kasar di Morowali yang notabene bisa dikerjakan oleh masyarakat lokal atau umumnya tenaga kerja dalam negeri. Menurut informasi yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa banyak TKA China yang bekerja ssbagai buruh kasar di bidang kontruksi.

“Ada yang bagian pembesian, ada yang penggalian dan masih ada yang lain-lain lagi,”ujar salah satu karyawan di perusahaan tambang nikel di Morowali yang enggan disebutkan namanya, Rabu 21 Juni 2023. Sebelumnya diberitakan, Jusuf Kalla menyoroti kehadiran puluhan ribu TKA China yang ada di Morowali yang berstatus buruh biasa (bukan tenaga ahli).

Disalah satu acara yang dibawa oleh Andy Flores Noya ini, Jusuf Kalla dengan tegas menyebut kehadiran TKA unskill atau bukan tenaga ahli hanya menambah jumlah pengangguran di Tanah Air. Pasalnya, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa alasan pemerintah memberikan peluang masuknya investor asing ke Indonesia salah satunya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

JK menegaskan bahwa itu adalah prinsip nasional untuk adanya investor asing. Yang mana terdapat pajak dan tenaga kerja bahkan transfer teknologi. Melihat adanya perusahaan asing yang membawa puluhan ribu buruh di Tanah Air, JK merasa sangat prihatin.

“Banyak didatangkan buruh, bukan tenaga ahli, buruh. Saya tahu karena ada puluhan ribu di Morowali itu. Halah semua orang tahu. Kita boleh jadiin saksi, ini kan daerah saya,” tegas JK. Menurut JK, dalam satu proyek yang sehat semestinya hanya akan mendatangkan setidaknya 10 tenaga ahli saja.

Jika jumlah yang didatangkan sudah ribuan bahkan puluhan ribu, JK yakin jika TKA itu berstatus buruh yang bisa mengancam posisi WNI. “Tenaga ahli kalau dalam satu proyek, paling tidak kan hanya dibutuhkan 10 orang tenaga ahli. Buat apa satu proyek didatangkan seribu sepuluhan ribu tenaga ahli?” “Saya pegang proyek PLTA, proyek Smelter juga cuma tiga orang (tenaga asing),” pungkasnya. (Zs/SC)