JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI asal Sumatera Utara H Muhammad Nuh MSP kecewa dengan adanya informasi, sebanyak 52 juta data pemilih sementara (DPD) untuk Pemilu 2024 yang masih bermasalah. Data tersebut diterimanya dari LSM Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil.

Kekecewaan ini disampaikan M Nuh pada Focus Grup Discussion (FGD) bertajuk, Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Penghitugan Suara pada Pemilu 2024 yang diselenggarakan Komite Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara di Hotel Le Polonia Medan, Jumat (23/6). FGD ini dihadiri partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 dan bakal calon Anggota DPD RI.

“Data bermasalah yang dimaksud diantaranya adalah pemilih yang belum memenuhi syarat untuk memilih, dan pemilih yang memiliki identitas ganda dengan lokasi TPS yang sama,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Nuh juga menyampaikan beberapa masukan kepada KPU Sumut. “Rumitnya Pemilu kita saat ini karena terganggunya kepercayaan dalam kehidupan berpolitik kita. Idealnya, para calon (presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten) cukup dengan upaya mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya, tidak perlu lagi dibebani dengan saksi dan mengawasi penyelenggara,” bebernya.

Nuh berharap, Pemilu di Sumatera Utara dapat terselenggara dengan baik dan memuaskan berkat sinergi antara penyelenggara yang bekerja dengan sungguh sungguh dan profesional dengan peserta pemilu (parpol dan perorangan) untuk Indonesia yang lebih baik. (adz)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI asal Sumatera Utara H Muhammad Nuh MSP kecewa dengan adanya informasi, sebanyak 52 juta data pemilih sementara (DPD) untuk Pemilu 2024 yang masih bermasalah. Data tersebut diterimanya dari LSM Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil.

Kekecewaan ini disampaikan M Nuh pada Focus Grup Discussion (FGD) bertajuk, Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Penghitugan Suara pada Pemilu 2024 yang diselenggarakan Komite Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara di Hotel Le Polonia Medan, Jumat (23/6). FGD ini dihadiri partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 dan bakal calon Anggota DPD RI.

“Data bermasalah yang dimaksud diantaranya adalah pemilih yang belum memenuhi syarat untuk memilih, dan pemilih yang memiliki identitas ganda dengan lokasi TPS yang sama,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Nuh juga menyampaikan beberapa masukan kepada KPU Sumut. “Rumitnya Pemilu kita saat ini karena terganggunya kepercayaan dalam kehidupan berpolitik kita. Idealnya, para calon (presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten) cukup dengan upaya mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya, tidak perlu lagi dibebani dengan saksi dan mengawasi penyelenggara,” bebernya.

Nuh berharap, Pemilu di Sumatera Utara dapat terselenggara dengan baik dan memuaskan berkat sinergi antara penyelenggara yang bekerja dengan sungguh sungguh dan profesional dengan peserta pemilu (parpol dan perorangan) untuk Indonesia yang lebih baik. (adz)