AKURAT.CO Adanya praktik pungli di Rutan KPK mengagetkan banyak kalangan, termasuk legislator di Komisi III DPR. Derajat Rutan KPK kini setara dengan Salemba dan Cipinang, gegara praktik pungli yang diungkap Dewas KPK.

Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan mengaku terkejut mengetahui fakta ini. Dia meminta Ketua KPK Firli Bahuri dan jajaran, yang masa tugasnya diperpanjang satu tahun, membereskan persoalan ini.

“Terus terang saja saya agak kaget. Kita pikir selama ini kasus-kasus seperti itu hanya di Salemba, Cipinang, peradilan-peradilan yang dikelola oleh kumham,” kata Trimedya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

“Kalau ada seperti itu di KPK, ini sesuatu yang mengagetkan, dan saya kira Pak Firli sebagai Ketua KPK harus segera turun tangan,” tambahnya.

Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan internal yang dilakukan pihaknya, terungkap adanya pungli mencapai Rp4 miliar selama periode 2021-2022. Dewas menyerahkan temuan ini kepada KPK untuk ditindaklanjuti.

Menurut Trimedya, temuan Dewas KPK merupakan pukulan kepada badan antikorupsi. Sebelum kasus ini terungkap, pengawasan Rutan KPK dikenal ketat, termasuk tahanan yang dititipkan di Rutan POM Guntur atau di Polres.

“Kenapa sampai ada temuan seperti itu? Ya itu yang harus diungkap, apapun tugas Pak Firli, apalagi dengan perpanjangan 1 tahun ke depan ini, mereka harus menunjukkan hal seperti ini bisa dibereskan,” ujarnya.

Komisi III, lanjut Trimedya, belum mengagendakan pemanggilan KPK untuk mengklarifikasi kasus yang memalukan ini. Termasuk mengklarifikasi isu bocornya penyelidikan yang dianggap Dewas KPK tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti melalui sidang etik.

“Sampai kemarin, tadi, ngobrol-ngobrol di ruang pimpinan Komisi III, saya belum belum mendengar itu (rencana pemanggilan),” ujarnya.