PIKIRAN RAKYAT – Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu belum lama ini menjadi bahan perbincangan publik lantaran ajarannya diduga sesat. Pada pertengahan Juni 2023 ini, pondok pesantren tersebut pun didemo oleh ratusan orang yang mengatasnamakan sebagai Forum Indramayu Menggugat (FIM).

Mereka meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menangani kasus dugaan aliran sesat di pondok pesantren tersebut secara tuntas.

Menindaklanjuti kontroversialnya Pondok Pesantren Al Zaytun, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pun menegaskan bahwa pemerintah turun tangan.  

“Saya kira nanti kalau sudah ada pandangan-pandangan dari NU Jabar, dari Persis (Persatuan Islam), kemudian dari MUI, nanti saya minta untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang harus kita (pemerintah) ambil,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Rabu, 21 Juni 2023.

Baca Juga: Anies Baswedan Disebut Bakal Jadi Tersangka Korupsi, Denny Indrayana Singgung Adanya Skenario Menjegal

 “Saya minta ditindaklanjuti,” ucapnya.

Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi berpesan agar pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun dapat kooperatif sekaligus bersikap terbuka untuk berdialog dengan Ormas Islam. Hal itu dilakukan demi meluruskan informasi yang belakangan ini ramai diperbincangkan.

"Agar semuanya menjadi terang dan tidak ada fitnah atau dugaan yang menyimpang," tuturnya.

Seiring meluasnya informasi yang menyebut bahwa Pondok Pesantren Al Zaytun mengajarkan hal yang menyimpang, muncul pihak yang meminta agar pesantren tersebut dibubarkan. Namun, Zainut mengatakan jika pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menghakimi ajaran sebuah pesantren. Pasalnya, hal tersebut berada di bawah kewenangan Ormas Islam seperti MUI.

Baca Juga: Anies Baswedan Dikabarkan akan Segera Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi, KPK Buka Suara

"Saya mengharapkan semua pihak bisa duduk bersama, mencari solusi terbaik, mendahulukan tabayun dan husnudzan, tidak saling mengeluarkan pernyataan yang saling menyerang di ruang publik, yang dapat membuat suasana semakin gaduh," katanya.

"Kementerian agama bersedia memfasilitasi pertemuan antara Ponpes Al Zaytun dengan Pimpinan ormas-ormas Islam," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa pihaknya membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus yang melibatkan Pondok Pesantren Al Zaytun tersebut. Tim itu terdiri dari unsur birokrasi Pemprov Jabar, MUI, aparat penegak hukum, dan unsur pendidikan.

Dikatakan Ridwan Kamil, tim investigasi mulai menjalankan tugasnya sejak Selasa, 20 Juni 2023. Mengemban amanah selama tujuh hari, tim investigasi bekerja untuk merespons keresahan masyarakat dan mengumpulkan data.

Tim investigasi dipastikan akan bekerja dengan penuh kehati-hatian. Termasuk juga bekerja secara adil dan terkonfirmasi.***