MerahPutih.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepolisian untuk memberi perlindungan materi, psikologis, dan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Memastikan memberikan mereka tempat yang aman pasca-diamankan," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Baca Juga:

80 Persen Korban TPPO Kerja ke Luar Negeri Perempuan

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menanggapi tingginya jumlah korban tindak pidana perdagangan orang dalam kurun waktu dua pekan terakhir, yakni 5–17 Juni 2023. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut ada 1.476 orang yang menjadi korban.

Lebih lanjut, Bamsoet juga meminta kepada BP2MI untuk terus menginvestigasi dan menyelidiki korban-korban TPPO lainnya yang mungkin saat ini belum terdeteksi untuk segera diamankan dan diberikan perlindungan serta bantuan hukum.

"Dikarenakan mereka merupakan warga negara Indonesia yang wajib diberikan perlindungan oleh negara," ucapnya.

Ia meminta BP2MI untuk menjadikan data tersebut sebagai acuan untuk meningkatkan upaya preventif dalam mencegah dan menekan TPPO di Indonesia, di antaranya dengan memahami modus-modus TPPO yang dilakukan seperti pemberian iming-iming menjadi asisten rumah tangga, pekerja seks komersial/PSK, eksploitasi anak, dan anak buah kapal/ABK.

"Agar ke depannya, pemerintah dapat lebih berhati-hati dan berupaya menanggulangi TPPO," kata Bamsoet.

Baca Juga:

Polres Cirebon Kota Tangkap 1 Orang Pelaku TPPO ke Arab Saudi

Bagi Bamsoet, kerja sama antar-lembaga sangat dibutuhkan dalam memberantas TPPO. Oleh karena itu, ia meminta kepada BP2MI dan Kepolisian untuk memberantas dan menangkap seluruh pelaku TPPO hingga ke sindikat-nya.

Bamsoet mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait untuk berkomitmen dalam memberantas TPPO. Jangan sampai, tutur Bamsoet, pelaku atau sindikat terlibat justru berasal dari pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan pencegahan penuh terhadap TPPO.

Ia pun menyoroti pentingnya BP2MI untuk terus melakukan inovasi dalam memberikan edukasi kepada calon pekerja migran agar terhindar dari modus dan aksi TPPO.

"Baik dalam menginformasikan prosedur legal, agen pemberangkatan resmi, dan modus-modus TPPO yang perlu diwaspadai," ucap Bamsoet. (*)

Baca Juga:

Anggota DPR Minta Satgas TPPO Tindak Tegas Mafia Perdagangan Orang