RILISID, Jakarta — Pansus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) DPD RI menggelar rapat dengar pendapat dengan mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Fuad Bawazier, Selasa (20/6/2023).

Fuad Bawazier menyampaikan bahwa semasa menjadi Menkeu, dirinya pernah berkirim surat kepada Presiden Soeharto terkait BLBI.

“Saya sampaikan kepada Presiden dalam surat pada 18 Mei 1998 terkait laporan BPPN yang menyimpulkan bahwa jumlah dana yang dipinjamkan kepada 54 bank yang berada di bawah BPPN (Utang pemerintah kepada BI) per tanggal 12 Mei 1998 berjumlah Rp109,5 triliun, di mana hampir 50 persen atau Rp53,4 triliun diberikan kepada  BDNI Rp27,6 triliun dan Bank Danamon Rp25,8 triliun,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Fuad juga pernah menyampaikan hal itu kepada Panja BLBI DPR beberapa waktu lalu.

"Namun, saya juga tetap cemas bahwa langkah pengusutan akan bernasib sama dengan pengusutan-pengusutan BLBI sebelumnya yang kandas di tengah jalan yang salah satu sebabnya adalah pihak yang diusut sangat kuat dengan kekuatan finansial yang mampu membiayai keputusan politik," katanya.

"Saya juga melihat ada ketidakterbukaan mengenai data terkait dengn kasus BLBI ini," tambah Fuad.

Ketua Pansus BLBI Bustami Zainudin mengatakan bahwa pihaknya ingin lebih mendalami kasus BLBI dari sumber yang kompeten dan memahami tentang kronologis kasus tersebut. 

"Bahwa tujuan kami adalah untuk mendapatkan informasi secara jelas serta mendalami permasalahan BLBI, di mana Pansus BLBI DPD menemukan adanya beban APBN yang berupa obligasi rekap senilai Rp47,78 triliun per September 2022 dalam kasus ini,” kata Bustami.

Sementara, Anggota Pansus Fahira Idris mengapresiasi pandangan Fuad Bawazier terkait penyelesaian kasus BLBI saat ini yang ditangani oleh Satgas BLBI.

“Pencerahan yang luar biasa bagi kami. Saat ini pemerintah membentuk Satgas yang arahnya lebih soft dalam penanganan BLBI ini, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak tentang langkah pemerintah dalam menyelesaikan BLBI melalui Satgas ini?,” tanya Fahira.

“Lalu bagaimana tanggapan Bapak tentang perbedaan perhitungan antara obligor dengan pemerintah ini? Apakah tidak menghambat penyelesaian nantinya?,” tambahnya.

Amaliah, Senator dari Sumatera Selatan juga menggali informasi terkait bank penerima BLBI. “Dari banyak bank penerima BLBI, bank apa yng menerima paling banyak dana BLBI, dan mengapa mendapat paling banyak?."

Anggota Pansus lainnya Eva Apita Maya menanggapi apa yang disampaikan Fuad Bawazier.

“Sebagaimana tadi yang Bapak sampaikan, yang terlibat dalam kasus BLBI ini adalah orang dengan kekuatan ekonomi besar yang bisa mengalahkan kekuatan hukum dan politik di negara ini, jadi kira-kira bagaimana Langkah untuk menghadapi orang seperti ini?."

Wakil Ketua Pansus BLBI Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim kemudian menggali tentang bagaimana kaitan Budi Hartono dalam kasus BLBI.

“Kami telah bersurat kepada Budi Hartono untuk bisa mendapat penjelasan terkait dengan BLBI ini, namun menurut Budi Hartono dalam suratnya, dia tidak ada kaitan dengan BLBI karena kasus BLBI terjadi sebelum Budi Hartono membeli BCA, terkait hal ini apakah sebelum 1998 memang tidak ada kaitannya," ujarnya. (*)