"Saya dalam kegiatan negara, kelompok kerja dan penas. Yang terakhir, saya harus ke India dalam forum G20, dan banyak pertemuan yang harus saya lakukan atas nama negara," ujar Syahrul Yasin usai menjalani pemeriksaan di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023).

Syahrul berjanji akan kooperatif dengan pihak KPK dalam kasus ini dengan menyatakan siap kapanpun memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Hari ini saya memenuhi panggilan itu secara baik dan saya sudah diperiksa secara profesional. Saya terima kasih dan saya tetap akan kompromi, akan kooperatif. Kapanpun dibutuhkan saya siap hadir," tutur Syahrul.

Ia menilai upaya pengusutan perkara ini berjalan sesuai prosedur, termasuk perihal pemanggilan dirinya.

Ketika ditanya apakah kasus ini tergolong politisasi jelang Pemilu 2024, kader Partai Nasdem itu enggan menjawab.

Sebelumnya, KPK telah melayangkan undangan kepada Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/6).

Namun, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta izin kepada KPK agar pemeriksaan dirinya terkait dugaan korupsi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya diundur pada Selasa, 27 Juni 2023 karena harus menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20 di India.

KPK menyadari proses penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bakal bersinggungan dengan politik lantaran saat ini jelang Pemilu 2024.

"Dari awal kami pun sangat sadar, semua yang dikerjakan KPK saat ini akan selalu dikaitkan dengan politik, tapi kami tak akan terpengaruh," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya dikutip Minggu, 18 Juni 2023.

Maka ia mengimbau supaya publik berhenti membuat narasi berbasis asumsi tersebut, bahkan sejumlah tudingan serupa dalam penanganan perkara lainnya tak pernah terbukti.

Ali menegaskan penyelidikan kasus korupsi pada Kementerian Pertanian berlangsung sejak awal tahun 2023, sebagai respons KPK atas pengaduan masyarakat; serta memastikan setiap penetapan tersangka berdasar kecukupan alat bukti dan dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan.