Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, ada beberapa arahan Jokowi yang memang harus segera ditindaklanjuti. Pada pokoknya arahan tersebut menuntun BPKP harus berorientasi pada hasil dari anggaran yang tengah diaudit.

“Sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern pada 2023, di mana Presiden meminta pengawasan BPKP berorientasi hasil yang langsung dirasakan masyarakat,” katanya dalam keterangan, Kamis (15/6).

Ateh menyebut, setiap pegawai dan auditor di BPKP akan menerapkan arahan dari Jokowi. Secara rinci, soal pengawasan intern terhadap program pemerintah, menggunakan pendekatan berorientasi hasil, serta membuka data yang dibutuhkan dalam proses pengawasan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengawasan intern untuk berorientasi hasil agar belanja negara, daerah, dan badan usaha menjadi produktif. Pesan ini disampaikan langsung untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Jokowi kemudian mengutip anggaran program stunting di daerah sebagai contoh. Anggaran program ini hanya dihabiskan untuk perjalanan dinas dan rapat. 

“Kalau Rp10 miliar anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu Rp2 miliar. Yang Rp8 miliar itu ya untuk langsung; telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya kira-kira seperti itu,” jelasnya.