Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengkritik rencana penarikan utang pemerintah di tahun 2024 sebesar US$ 146 juta atau setara Rp 2,2 triliun (kurs Rp 15.000/US$), yang diperuntukkan untuk program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) atau untuk merehabilitas mangrove.

Program Rehabilitasi Mangrove Nasional ini merupakan prioritas Presiden Indonesia untuk merehabilitasi 600.000 hektar mangrove yang terdegradasi hingga tahun 2024.

-

-

Komisi XI DPR pun turut menyoroti anggaran sebesar Rp 2,2 triliun untuk merehabilitasi mangrove di Indonesia, sebab Komisi XI merasa sebagai mitra kerjanya tidak pernah ada penjelasan dari pemerintah terkait hal tersebut.

Kritikan bertubi-tubi oleh para anggota parlemen dilontarkan saat melakukan rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa selaku perancang kebijakan pemerintah pada hari ini, Senin (19/6/2023).

Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu Fraksi PDIP mempertanyakan seberapa penting program tersebut sehingga pemerintah harus membiayainya dengan pinjaman luar negeri.

"Seberapa penting itu, apa kita nggak punya anggaran untuk menanam itu? Untuk memelihara dan merawat mangrove kita sehingga pemeliharaan mangrove harus dengan utang luar negeri?" tutur Masinton.

Menurut Masinton, Bappenas di bawah kepemimpinan Suharso mestinya bisa mengkaji lebih dalam, kenapa program rehabilitasi mangrove harus bersumber dari pinjaman atau utang luar negeri.

Masinton tegas menolak rencana penarikan utang luar negeri untuk program rehabilitasi mangrove tersebut.

"Ngaco ini menurut saya bangsa ini! Termasuk kitanya yang ikut andil dalam merencanakan itu. Saya nggak mau setuju itu, saya nggak mau ikut ngaco kok," ujarnya.

"Gimana itu kajiannya, seberapa penting gitu lho, kan harusnya berbasis kajian dong karena ini bersumber dari utang luar negeri yang harus kita pertanggungjawabkan pada rakyat," jelas Masinton lagi.

Masinton menilai, penarikan utang luar negeri harus digunakan untuk program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan menjadi jalan terakhir, sehingga harus berutang. Bappenas pun didorong agar punya perencanaan yang matang tentang pinjaman luar negeri.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia heran mengapa untuk program pemeliharaan mangrove saja harus berutang dari luar negeri.

"Apa nggak bisa dipakai anggaran yang ada saja, tidak harus minjam. Minjam itu kan pemahaman kita terpaksa, nggak ada lagi jalan kita pinjam. Apakah ini betul-betul sudah kondisi terpaksa sehingga harus pinjam?" tutur Hidayatullah.

Menjawab pertanyaan dan kritikan para anggota parlemen itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso mengungkapkan, pinjaman utang luar negeri untuk program mangrove tersebut bukan ada di wilayah Bappenas, melainkan diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Saya dapat informasi bahwa mangrove adalah pinjaman tunai fully domainnya Kemenkeu. Pinjaman ini tidak masuk blue book, karena itu kami tidak tahu," jelas Suharso.

"Sikap kami sama, ini pernah diusulkan dulu dan ditolak oleh Bappenas untuk masuk di blue book. Kemudian ada another road kami yang tidak mampu untuk itu," kata Suharso lagi.

[-]

-

Bappenas: Hilirisasi Sukses Dorong Ekonomi Indonesia Timur
(cap/mij)