JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kekeringan untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan bahwa pemerintah kabupaten telah melakukan persiapan untuk menghadapi berbagai risiko yang ditimbulkan oleh musim kemarau, termasuk kekeringan pada lahan pertanian dan kesulitan akses air bersih bagi masyarakat.

Tim Satgas Penanganan Kekeringan akan dibentuk tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga hingga ke tingkat kecamatan agar dapat efektif dalam mengatasi masalah kekeringan.

“Kami akan membentuk Satuan Tugas Penanganan Kekeringan yang akan beroperasi hingga tingkat kecamatan, dan saya akan mengadakan rapat melalui zoom dengan kehadiran beberapa kepala desa yang berada dalam zona kekeringan tingkat 1 dan 2,” ujarnya.

Rudy menjelaskan bahwa ada beberapa daerah di Garut yang masuk dalam zona tingkat 1 dan 2, yang mengindikasikan kondisi kekeringan yang sangat parah dengan dampak yang cukup luas, termasuk dampak kemanusiaan.

Daerah-daerah tingkat 1 dan 2 tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam memberikan jaminan pasokan air bersih agar tersedia secara aman bagi kebutuhan dasar masyarakat dan aktivitas lainnya.

“Karena ini melibatkan masalah kemanusiaan, terutama pasokan air bersih, kami akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kepentingan rumah tangga terlebih dahulu,” tambahnya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Satria Budi, menambahkan bahwa pihaknya telah menerima informasi dari BMKG mengenai musim kemarau, dan dampak dari kemarau tersebut akan mulai terasa pada bulan Agustus 2023.

“Situasi akan mulai berdampak pada bulan Agustus, karena saat ini masih ada periode hujan,” ungkapnya.

BPBD Garut telah menyebarkan surat edaran ke setiap kecamatan terkait langkah-langkah antisipasi dan inventarisasi daerah yang terdampak kemarau, seperti kesulitan akses air bersih dan kekeringan yang melanda lahan pertanian.

Pemerintah daerah akan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak kemarau, termasuk pencarian sumber mata air dan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dan pertanian.

“Kami melakukan antisipasi terhadap kekeringan di sektor pertanian dan kebutuhan dasar masyarakat terkait air bersih. Kami juga sedang menginventarisasi sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan,” jelas Satria.