Direktur Ekseutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat bahwa pandangan kepemimpinan seperti tongkat estafet mengindikasikan kurang memahami situasi. Kata Dedi, jika estafet tidak dari nol maka itu ada pada era Soeharto, di mana haluan negara di buat oleh DPR.

"Hari ini tidak, sehingga sangat mungkin estafet itu di mulai dari nol," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/6).

Menurut Dedi, dalam konteks kepemimpinan nasional seharusnya yang dibahas bukanlah soal mulai dari nol, tetapi soal kepiawaian pemimpin dalam melanjutkan pembangunan. Artinya, jika sebelumnya ternyata tidak sesuai koordinat, maka dengan terpaksa tentu harus memulai arah baru, tidak kemudian harus melanjutkan.

"Tetapi, jika memang sudah tepat, maka baiknya tinggal lanjutkan," demikian Dedi menekankan.

Dedi kemudian mencontohkan kebijakan Jokowi yang tidak perlu dilanjutkan yakni utang negara yang saat ini ditinggalkan Jokowi. Ia memandang tidak dapat dilanjutkan.

"Itulah sebab harus ada kebijakan ekstrem yang bahkan harus menghapus kebijakan rezim terdahulu. Jokowi mungkin baik, tetapi tidak haram untuk tidak diikuti penerusnya," pungkasnya.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.