Reporter: Rizal Husen |

Editor: Rizal Husen |

Minggu 18-06-2023,20:30 WIB

Berdasarkan data di KPK, Dirut MIND ID Hendi Prio Santoso belum update LHKPN sejak 2019 silam. -fin/diolah -Mind ID

Dirut MIND ID Punya Utang Rp 68 Ribu - Utang Direktur Utama (Dirut) PT Mining Industry Indonesia (MIND ID), Hendi Prio Santoso alias HPS senilai Rp 68 ribu yang tercantum di LHKPN dinilai tidak wajar.

Terlebih, Dirut MIND ID Hendi Prio Santoso dalam LHKPN 31 Desember 2019 tercatat memiliki harta kekayaan Rp 112.051.882.699.

Sehingga banyak yang tidak percaya jika Dirut MIND ID benar-benar punya utang Rp 68 ribu seperti yang dicantumkan di LHKPN.

Jumlah harta kekayaan Dirut MIND ID itu sangat mungkin bertambah pada tahun ini. Sebab, sudah 4 tahun tidak mengupdate LHKPN-nya.

BACA JUGA:Dirut MIND ID Cantumkan Utang Rp 68 Ribu di LHKPN, P3S: Fatal, Hendi Prio Santoso Telah Meremehkan KPK

"Saya pikir ini merupakan hal yang nggak wajar jika berbanding dengan hartanya yang sebegitu besar. Saya pun tak percaya dengan utangnya itu. Jangan-jangan ada yang disembunyikan," ujar Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies (P3S) Jerry Massie kepada fin.co.id pada Minggu, 18 Juni 2023 malam.

Dia menyarankan aparat penegak hukum seperti KPK, kejaksaan dan Polri melacak utang-utangnya. Termasuk melakukan audit ulang asetnya.

"Gampang saja. Saran saya aparat perlu lakukan audit ulang aset-asetnya dan juga dilacak utang-utangnya," imbuh Jerry.

Dia juga mengaku tidak percaya dengan utang Rp 68 ribu yang dicantumkan Dirut MIND ID di lembar LHKPN 31 Desember 2019.

BACA JUGA:Kocak! Dirut MIND ID Punya Utang Rp 68 Ribu, Padahal Kekayaannya Ratusan Miliar, Asli Tercantum di LHKPN Lho

"Saya pun tak percaya dengan utangnya ini. Jangan-jangan ada yang disembunyikan," tukasnya.

Untuk mengetahui yang sebenarnya, lanjut Jerry, Dirut MIND ID juga perlu diselidiki. Termasuk siapa saja mitra-mitranya di BUMN.

"Dirut ini juga perlu diselidiki. Siapa-siapa mitranya di BUMN ini. Terus apakah ada kerugian di salah satu perusahaan plat merah yang dipimpinnya. Semua perlu diselidiki dan audit agar transparan dan terang benderang," papar Jerry.

Utang Rp 68 ribu yang tidak jelas peruntukan atau penggunaannya itu tercatat secara resmi di LHKPN tahun 2019 yang sudah diverifikasi KPK.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI

Sumber: