AKURAT.CO Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) DKI Jakarta mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait sistem pemilu. 

MK dalam putusannya menolak mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup, sebagaimana permohonan pemohon.

"Putusan Mahkamah itu sebagai penegasan bahwa sistem pemilu dengan proporsional terbuka sudah sesuai dengan semangat UUD 1945," ujar Ketua DPD KNPI DKI Jakarta, Ronny Bara Pratama, dalam keterangan resmi, Sabtu (17/6/2023).

Dia juga menegaskan bahwa putusan MK tersebut sesuai dengan semangat dan kehendak masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena dengan sistem terbuka, masyarakat menjadi pemegang kuasa tertinggi untuk memilih wakilnya.

"Dengan sistem proporsional terbuka, semangat masyarakat untuk memilih akan meningkat karena mereka yang paling berhak menentukan anggota dewan yang akan mewakilinya" jelas Ronny.

Menurut dia, sistem pemilu proporsional terbuka masih penting saat ini untuk mendorong reformasi partai politik karena kekuatan elite partai dominan sekarang sangat kuat dan bisa meminggirkan kandidat caleg yang punya potensi.

"Kita harus melihat bahwa dengan proporsional terbuka akan meningkatkan kualitas kampanye dan program kerja para caleg untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin, sehingga bisa memperoleh kursi di lembaga perwakilan," kata Ronny.

Terakhir, dia menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Ketua MK, Anwar Usman, karena berani mengetok palu untuk sistem pemilu tetap terbuka.

"Memutusakan tetap terbuka artinya MK melihat bahwa dalam pemilu sistem yang digunakan harus berpihak kepada kedaulatan rakyat," demikian Ronny.