AKURAT.CO Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya kekurangan tenaga untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya masa kampanye. 

Sebab, pemerintah bakal menghapus pegawai honorer pada 28 November yang bertepatan dengan dimulainya kampanye. 

Bagja mengaku sudah bersurat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas, terkait permasalahan tersebut. Tapi belum ada jawaban yang diterima Bawaslu. 

Dia berharap para tenaga honorer Bawaslu dapat diperpanjang masa kerjanya. Sehingga, Bawaslu memiliki payung hukum menggunakan tenaga pegawai honorer.

"Kalau kita gunakan anggaran pemerintah, APBN (untuk menggaji honorer) nanti diperiksa BPK, ini apa dasar hukumnya?" kata Bagja dikutip dari Media Indonesia, Sabtu (17/6/2023).

Bagja menyampaikan, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Bawaslu berjumlah 7.000-an orang. Sedangkan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bawaslu ada 130 orang. 

"Jika PPNPN dihapus, praktis Bawaslu bakal kesulitan mengawasi pelaksanaan kampanye," ungkapnya. 

Sementara itu, Direktur Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyanti, menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemilu butuh dukungan sekretariat yang kuat, termasuk dari para staf. Sebab, fungsi administrasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan sekretariat yang kuat. 

"Memang Bawaslu harus memiliki penghitungan dan alokasi yang wajar, berapa banyak yang mereka butuhkan untuk proses pengawasan Pemilu 2024," jelasnya.