Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pengembangan pendidikan di pesantren, kesejahteraan ulama, dan juga guru agama.

Moeldoko dalam Rapat Kerja Nasional Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) ke-5 di Majalengka, Jawa Barat, mengatakan pemerintah ingin terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional, termasuk dengan upaya meningkatkan kesejahteraan ulama dan guru agama yang berperan sentral dalam pembentukan karakter anak bangsa.

Pemerintah, kata Moeldoko, menyediakan beasiswa pendidikan untuk ustaz, dan guru di pesantren, serta juga beasiswa untuk pendidikan kader ulama.

"Pemerintah menyediakan beasiswa pendidikan kader ulama yang merupakan beasiswa jenjang magister dan doktoral yang dikelola Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan pembiayaan LPDP," kata Moeldoko melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (17/6/2023).

Ia mengatakan Kementerian Agama juga sudah membuat peta jalan kemandirian pesantren agar pesantren memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Selain itu, program penguatan dan peningkatan SDM pesantren (degree/non-degree) sebagai implementasi UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan peraturan turunannya juga terus dilakukan.

Pada 2023, lanjut Moeldoko, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp250 miliar yang bersumber dari Dana Abadi Pesantren untuk program penguatan dan peningkatan SDM pesantren.

Mengenai kesejahteraan guru non-PNS di bawah Kementerian Agama, Moeldoko berjanji bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) akan terus mengawal dan memastikan pencairan tunjangan guru dari jenjang Raudhatul Athfal dan Madrasah.

Lebih lanjut, Moeldoko mengakui bahwa Nahdlatul Ulama atau NU tidak hanya memiliki kekuatan dari segi keagamaan, tapi juga memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan ekonomi dan sosial budaya.