Ponorogo (beritajatim.com) – Panitia seleksi (pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo telah selesai melakukan tes wawancara terhadap 46 orang yang mendaftar. Itu artinya assesmen sudah selesai. Tim pansel juga sudah merekap nilai dari rangkaian assesmen yang dilakukan puluhan peserta yang mendaftar tersebut. Hasilnya pun sudah diserahkan kepada Bapak Bupati Sugiri Sancoko. Termasuk juga menyerahkan tiga besar nama yang nilainya tertinggi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilamar. Nantinya Bupati akan memilih salah satu dari mereka yang layak menempati kursi kepala dinas di 9 OPD yang saat ini kosong.

“Insya’allah tidak sampai tanggal 17 Januari sudah clear. Secepatnya kalau sudah clear akan segera diumumkan,” kata Ketua pansel Agus Pramono, Kamis (13/1/2022).

Agus yang juga menjabat sebagai sekretaris daerah (Sekda) Ponorogo itu menyebut selama proses assesmen ada satu pendaftar yang mengundurkan diri. Pendaftar tersebut bernama Suharno. Dimana dalam seleksi pengisian JPTP itu dia mendaftar untuk jabatan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA).

“Ada satu peserta yang mengundurkan diri secara tertulis, yakni Pak Sunarno,” katanya.

Yang mendaftar dalam pengisian JPTP ini memperebutkan 9 kursi OPD yang selama ini kosong. Selain tes wawancara dengan tim pansel, 47 peserta ini menjalani assesmen di tingkat provinsi selama dua hari. Hasil assesmen provinsi dan hasil wawancara pansel akan digabung. Dengan komposisi hasil assessment provinsi 60 persen dan hasil wawancara 40 persen. Nah, tiga besar nilainya di setiap pelamar (OPD), diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Bapak Bupati Sugiri Sancoko.

Adapun 9 kursi OPD yang kosong itu adalah Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora), Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertahankan), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Pendidikan (Dindik), Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat, dan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan. [end/but]