Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan siap membantu penyelesaian masalah legalitas pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia terkait dengan pembuatan paspor. Negara sudah sepatutnya menuntaskan persoalan para pejuang devisa itu.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, bila alasannya paspor habis dan tidak ada anggaran, Fraksi Gerindra siap membantu untuk menyelesaikan masalah ini.

"Kami akan sampaikan ke Presiden Jokowi dan Presiden akan perintahkan langsung kepada KBRI," kata Muzani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (18/6).

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara konsolidasi bersama Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Gerindra Malaysia di Malaysia yang dihadiri pula oleh anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah.

Muzani mendengarkan keluhan dari para WNI yang bekerja di Malaysia. Salah satu WNI yang juga PMI di Malaysia, Hasyim Said, menyampaikan salah satu masalah yang dihadapi PMI di Malaysia adalah pembuatan paspor.

Hasyim Said mengatakan, KBRI Malaysia cenderung mempersulit pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang bekerja di Malaysia. Padahal, menurut dia, semestinya KBRI mempermudah pembuatan paspor bagi PMI ilegal agar keberadaan dan legalitas mereka dapat terjamin selama bekerja di Malaysia.

"Masalah hari-hari yang kami hadapi saat ini adalah sulitnya pembuatan paspor, Pak. Harapan saya, saya ingin lebih dipermudah pembuatan paspor di KBRI Kuala Lumpur, KJRI Penang, dan KJRI Johor. Pembuatan paspor kami sangat lambat, Pak. Ini adalah suara masyarakat Indonesia yang ada di Malasyia," ujar Hasyim.

Ia lantas meminta bantuan Muzani menyampaikan persoalan itu kepada Pemerintah Indonesia. Muzani juga mendapatkan laporan biaya pembuatan paspor bagi PMI di Malaysia jauh dari harga resmi. Oleh karena itu, dia meminta KBRI dan KJRI di Malaysia ada untuk membantu seluruh WNI yang ada di Malaysia.