RILISID, Jakarta — Anggota DPD Dapil Aceh H. Sudirman buka-bukaan soal mafia bimbingan teknis (Bimtek) dana desa yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Senator yang akrab disapa Haji Uma ini bahkan sudah melaporkan beberapa oknum yang ikut bermain dana bimtek menggunakan dana desa di Aceh.

“Bimtek yang bersumber dari dana desa selama ini masih ditunggangi oleh oknum tertentu di daerah, dengan menggunakan event organizer (EO) dari luar daerah," ujar Haji Uma dalam keterangan resminya, Jumat (16/6/2023).

"Ini mafia, ratusan miliar sudah dihabiskan untuk bimtek atas kepentingan oknum tertentu,” sambungnya.

Dia pun telah melaporkan mafia bimtek dana desa kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat rapat kerja Komite IV DPD dengan Kemenkeu di Kantor DPD Senayan, Jakarta pada Selasa (13/6/2023) lalu.

Lebih lanjut, Haji Uma menjelaskan bahwa setiap desa diwajibkan menganggarkan sejumlah dana untuk bimtek keluar daerah dan mewajibkan perangkat desa untuk ikut serta.

Karena jika tidak ikut, kata dia, perangkat desa nantinya akan dipersulit dalam pelaporan dana desa.

Selain itu juga bimtek yang dilaksanakan selama ini tidak selaras dengan kebutuhan desa di daerah. Misalnya, bimtek tentang penataan kota bagi perangkat desa di Aceh.

"Sementara desa-desa di Aceh masih jauh tertinggal, sehingga bimtek tersebut tidak bermanfaat sama sekali ," tegasnya.

Haji Uma meminta keseriusan Menkeu Mendagri dan Menteri Desa untuk memberantas mafia bimtek dana desa dengan memastikan penggunaan dana desa benar-benar tepat sasaran.

Menurut dia, Menkeu Sri Mulyani telah berjanji akan menindaklanjuti laporannya tersebut. Juga mengevaluasi ke lapangan supaya dana desa dapat benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)