Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon memuji langkah Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan terkait sistem proposional terbuka di Pemilu 2024.

Fadli menilai meskipun banyak pihak sempat khawatir akan independensi dan integritas MK terkait gugatan uji materiil sistem pemilu ini, namun hasil akhirnya MK meneguhkan sistem proporsional terbuka.

Ia menilai MK masih konsisten dengan yurisprudensi yang telah dibuatnya bahwa sistem dan teknis pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden, merupakan bagian dari open legal policy, alias ranah pembuat undang-undang.

"Dalam hal ini, kewenangan untuk memutuskan masalah tersebut merupakan kewenangan dari DPR dan Presiden," jelasnya.

"Keputusan MK tidak mengabulkan permohonan perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup, merupakan berita gembira bagi demokrasi kita terutama membuka ruang partisipasi publik," paparnya.

Fadli menilai putusan MK ini lahir ketika indeks kepercayaan publik terhadap MK untuk pertama kalinya dalam sejarah berada di bawah Mahkamah Agung (MA).

"Padahal, kita tahu, MK, dan juga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dua lembaga yang lahir sesudah proses Reformasi, biasanya selalu merajai survei kepercayaan publik. Namun, belakangan tingkat kepercayaan publik terhadap dua lembaga tadi terus merosot, di bawah lembaga penegakan hukum lainnya," jelasnya.

Itu sebabnya, di tengah melemahnya tingkat kepercayaan publik, putusan MK yang tetap konsisten menjadikan sistem pemilu sebagai ranah open legal policy patut diapresiasi. 

Baca Juga: Si Jago Merah Lahap Merajan Milik Warga Denpasar, Kerugian Capai Rp 70 Juta!

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.