PRFMNEWS - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) banyak salah sasaran karena banyak data penerima program yang tidak valid.

"Banyak kasus di masyarakat di mana ketua RW atau kepala desa dikeroyok oleh warga karena tidak mendaftarkan namanya," katanya dilansir ANTARA, Rabu, 14 Juni 2023.

Risma mengungkapkan terdapat banyak oknum yang ingin menerima bansos meskipun tergolong dalam kategori mampu.

Baca Juga: Mensos Risma Tegaskan Tak Tahu Mengenai Kasus Korupsi Beras Bansos Karena Kejadiannya Sebelum Dia Dilantik

Bahkan ada warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak menerima bantuan sama sekali akibat terdapat oknum yang menyalahgunakan namanya.

"Akhirnya kami harus menidaklayakkan (mencoret, red.) 5,8 juta calon penerima bansos yang tidak sesuai kriteria," ujarnya.

Ia mengatakan sistem pendataan penerima bansos selama ini sudah sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Baca Juga: Kemensos Pastikan Kooperatif dalam Penggeledahan KPK Terkait Dugaan Korupsi Beras Bansos

Dia menjelaskan pada UU tersebut, tertulis bahwa proses pengajuan data calon penerima manfaat bansos dimulai dari kepala daerah, diteruskan kepada gubernur, dan berakhir di menteri dalam bentuk pengesahan.

"Kalau dari bawah sudah betul, seharusnya pusat tidak harus sampai turun langsung," tuturnya.

Mantan Walikota Surabaya ini juga mengharapkan dengan adanya sertifikat ISO terkait dengan sistem manajemen keamanan data Kemensos, upaya asesmen calon penerima manfaat dapat dipermudah.

Baca Juga: Menag dan Menko PMK Buka Suara soal Usulan 2 Hari Libur Idul Adha dari Muhammadiyah

Selain itu, verifikasi dapat dilakukan secara lebih lengkap dengan memverifikasi masing-masing calon penerima manfaat sesuai NIK, nomor KK, bahkan hingga nomor kepegawaian dan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan calon penerima manfaat bukan berasal dari golongan yang memiliki pekerjaan tetap.***