Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, membenarkan menghubungi Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra, terkait permintaan 80 kursi untuk anggota dewan berangkat haji. Dalihnya, sudah berkawan sejak lama dengan Irfan.

"Karena teman lama, saya hubungi Dirut Garuda untuk minta tolong dicarikan tiket atau seat untuk tim pengawas (timwas) haji DPR RI beserta sekretariat di dalamnya. Kurang lebih jumlahnya 80 orang," ucapnya, melansir situs web DPR, Rabu (14/6).

"[Sebanyak 80 kursi] itu terdiri dari anggota Komisi VIII yang membidangi agama, Komisi V yang membidangi masalah transportasi, Komisi IX yang menangani kesehatan, serta Komisi VI DPR yang membidangi BUMN," sambungnya.

Kendati demikian, Indra mengklaim, permintaan tiket pesawat Garuda tersebut tidak gratis. Pangkalnya, maskapai pelat merah itu termasuk perusahaan terbuka.

"Jangankan gratis, diskon saja tidak bisa, apalagi ini untuk 80 tiket. Tidak ada kalimat saya yang minta gratis juga," tegasnya.

Lebih jauh, Indra menyampaikan, Garuda hingga kini belum menyanggupi permintaan tersebut. Karenanya, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR sedang mencari opsi lain agar anggota dewan tetap bisa terbang ke Tanah Suci, salah satunya menggunakan maskapai lain.

"Kami, sih, masih berharap bisa menggunakan Garuda, yang merupakan maskapai kebanggaan dalam negeri. Namun jika memang tidak ada, kami akan cari jalan keluar," katanya.

Diketahui, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, mengungkapkan, pihaknya dihubungi Sekjen DPR agar menyiapkan 80 kursi untuk anggota dewan berangkat haji. Namun, ia belum bisa memberikan kepastian.