Ilustrasi. (Foto: dok)

Krjogja.com - KARANGANYAR - Persoalan paket pembangunan gedung milik pemerintah belum kelar. Fraksi-fraksi DPRD Karanganyar mengungkapkannya dalam Pandangan Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2022 pada Senin (12/6/2023).

Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKS, Sri Hartono memberi sejumlah catatan terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2022. Catatan itu di antaranya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan pengerjaan enam paket gedung dan bangunan yang tidak sesuai kontrak. Dimana nilai temuan atas pengerjaan itu mencapai Rp 397 juta. Kemudian FPKS menyoroti denda keterlambatan proyek pembangunan yang sampai saat ini belum disetorkan ke kas daerah dengan nilai Rp 198 juta.

"Pemerintah harus memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan secara maksimal. Sehingga tidak ada temuan lagi," kata dia.

Sekretaris FPKS sekaligus Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Darwanto menyebut temuan BPK di antaranya proyek pembangunan Gedung Kebudayaan, Gedung Rumah Dinas (Rumdin) Bupati tahap 2, Gedung Laboraturium Kesehatan Daerah serta lainnya. Dalam temuannya, BPK memberi catatan ada kekurangan volume pengerjaan di proyek-proyek tersebut. Nilai kekurangan volume pengerjaannya bervariasi dari dibawah Rp10 juta hingga diatas Rp125 juta.

Selain temuan BPK, FPKS juga menyoroti penempatan aset kas daerah senilai Rp 132 miliar dalam bentuk giro dan bukan deposito di Bank Jateng. Kemudian juga menyoroti tingginya Silpa 2022 yang nilainya Rp180 miliar.

"Banyak kegiatan yang tidak terlaksana di 2022 sehingga menjasi silpa dan nilainya ini cukup tinggi," katanya.

Jubir FPDIP, Sartono juga menyampaikan persoalan Silpa senilai Rp180 miliar. Tingginya Silpa ini menunjukan kinerja pemerintah daerah kurang cermat dalam perencanaan. Dia meminta Pemkab bisa menekan angka Silpa kurang dari 5 persen.

Jubir Fraksi PAN-Demokrat, Sujito meminta Pemkab bisa mengelola keuangan daerah dengan baik. Pemkab diminta memperbaiki perencanaan anggaran sehingga tidak menyisakan Silpa yang besar. Anggaran tersebut semestinya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang rusak. Apalagi kondisi jalan rusak banyak dikeluhkan warga hingga menjadi viral di media sosial belakangan ini.

"Silpa ini bisa juga digunakan untuk pendidikan dan kesehatan gratis. Untuk pembangunan desa juga, sehingga mestinya pemkab cermat dalam menyusun rencana anggaran belanja," katanya. (Lim)