Suasana Workshop di Lynn Hotel Yogyakarta. (Harminanto)

Krjogja.com - YOGYA - Adanya ketimpangan kesejahteraan antara perkotaan dan pedesaan membuat pemerintah saat ini menyediakan prioritas anggaran yang langsung ke desa. Salah satu program pemerintah dan termasuk dalam Nawa Cita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Hal ini menunjukkan peningkatan demi kesejahteraan seluruh masyarakat, desa harus lebih memperhatikan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Namun kenyataannya, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki infrastruktur pendukung jaringan telekomunikasi yang baik.

Di beberapa wilayah di Indonesia, belum ada penyedia layanan internet yang dapat memberikan layanan internet ke desa-desa dan sulitnya mendapatkan sinyal selular sehingga untuk melakukan koneksi internet terasa lambat dan tidak stabil. Masyarakat di desa-desa terutama yang masih bersekolah merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas dan menggali informasi-informasi pengetahuan mereka dari dunia luar melalui media internet.

Upaya pemerataan infrastruktur telekomunikasi terus digalakkan Pemerintah, baik dari sisi regulasi khususnya untuk mempermudah proses perizinan, kemudahan penggelaran infrastruktur, maupun upaya-upaya stimulus bagi penyelenggara telekomunikasi untuk menghadirkan akses internet hingga ke desa-desa melalui program bantuan Pemerintah layanan akses internet fixed broadband. Upaya lainnya adalah dengan mendorong kerjasama saling menguntungkan bagi penyelenggara telekomunikasi dengan mitra desa, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan lembaga ekonomi dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes dapat bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi, dalam hal ini penyedia layanan jasa internet (ISP).

Singgih Yuniawan, Ketua Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi Direktorat Pengembangan Pitalebar Kominfo, mengatakan pihaknya sengaja menggelar pelatihan dan pendampingam kerjasama antara BUMDes dengan ISP. Kali ini ada 16 desa yang ikut serta dalam dari wilayah DIY dan Jawa Tengah.

"Kali ini Gunungkidul ada 3 desa dan lainnya Jawa Tengah. Ini merupakan usulan juga dari berbagai pihak yang sudah turun sebelumnya. Di 2023 ini ada 38 desa di Jawa, Bali dan NTB yang dilaksanakan program ini, untuk menghadirkan akses internet sampai desa. Sebagian besar belum tersentuh internet namun ada yang sudah masuk selular, meski belum jaringan fiber," ungkapnya pada wartawan.

Saat ini Kominfo mencatat masih ada 24 ribu kecamatan di Indonesia yang belum sampai jaringan fiber optik internet. Rata-rata di luar Jawa, mulai Sumatera, Sulawesi dan Papua dengan alasan kondisi geografis.

"Padahal internet menjadi kebutuhan primer sekarang, menunjang hidup masyarakat. Ini mengapa butuh kolaborasi BUMDes dengan penyedia jasa layanan internet agar ada efisiensi, kemudahan pemasaran dan keberlanjutan. Ini bisa menjadi lini bisnis yang menghidupkan BUMDes," sambungnya.

Workshop kali ini menargetkan output kerjasama BUMDes dan ISP termasuk pemberdayaan SDM, reseller, instalasi jaringan dan maintenance melibatkan masyarakat. Banyak bisnis yang bisa dikerjasamakan termasuk keuntungan ISP yang tak perlu mengirim SDM ke desa pelosok.

"Ini tentu efisiensi bagi ISP, yang memungkinkan jaringan internet tersebar lebih masif lagi. Harapannya semakin banyak yang bekerjasama dengan BUMDes sehingga jaringan fiber bisa dinikmati masyarakat seluruh Indonesia," terangnya.

Antusiasme juga disampaikan Alfatah Yasin, perwakilan Direktorat Sarana dan Prasarana Desa Kementrian Desa, yang meyakini BUMDes bisa mengelola dan membidangi internet di desa. "Harapannya kegiatan ini bisa diaplikasikan, diturunkan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Bagaimana BUMDes bisa berperan untuk masyarakat dan menjadi bisnis potensial," tandasnya.

Sementara, Eka Indarto, Koordinator Penyelenggara Acara, mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya peningkatan internet masuk desa yang substain berkelanjutan. Digitalisasi desa sangat penting diwujudkan ke depan, terlebih internet sudah menjadi sembako karena menyentuh seluruh bidang kehidupan.

"Kegiatan ini mulai dari pelatihan dilanjutkan pendampingan. Bagaimana desa punya dokumen perencanaan usaha internet dan nantinya dilakukan kerjasama dengan profider. Bentuk kerjasama BUMDes dan Penyedia layanan jasa internet dapat berupa jasa jual kembali (reseller), pembangunan jaringan, pemeliharaan jaringan, dan turunannya," tandasnya. (Fxh)