12 Juni 2023 21:45 WIB

Pemerintah resmi mencabut aturan wajib pakai masker baik dalam melakukan perjalanan maupun kegiatan fasilitas publik yang berskala besar

Masyarakat menggunakan masker (ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah diminta untuk dapat menyosialisasikan  Surat Edaran (SE) No. 1 tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Diketahui seiring terkendalinya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah resmi mencabut aturan wajib pakai masker baik dalam melakukan perjalanan maupun kegiatan fasilitas publik yang berskala besar.

"Diharapkan, masyarakat dapat lebih memahami aturan-aturan lainnya yang tertuang didalamnya meskipun aturan kewajiban masker telah dicabut," ujar Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (12/6/2023).

Muncul Covid-19 varian Arctus, MPR: Perketat Pengawasan di Pintu Masuk Indonesia

Politisi Partai Golkar ini meminta pemerintah bersama Satgas Penanganan Covid-19 untuk tetap memantau serta mengawasi mobilitas masyarakat ditengah pencabutan kewajiban masker.

"Apabila situasi atau kondisi kasus Covid-19 di tanah air mengalami peningkatan kembali, pemerintah dapat segera menginjak rem darurat atau mengambil kebijakan yang tepat guna menekan penyebaran/penularan Covid-19 kembali meluas," kata Bamsoet.

Dia pun meminta komitmen pemerintah untuk terus berupaya mengakselerasi vaksinasi Covid-19 hingga booster kedua atau dosis empat, terutama bagi kelompok yang berisiko tinggi tertular Covid-19.

"Upaya ini diperlukan dengan tujuan untuk membentuk kekebalan komunitas ditengah masa transisi endemi Covid-19," pungkasnya.