Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Indonesia kini berkomitmen untuk melakukan transisi energi sebagai upaya mencapai target netral karbon atau Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Namun menurutnya, upaya ini tidak hanya bisa dituntaskan pada satu term periode pemerintahan. Justru, lanjutnya, upaya ini sebaiknya harus dilanjutkan oleh presiden penerusnya.

Luhut menjelaskan, Pemerintah Indonesia kini berupaya menjalankan sejumlah program untuk mencapai NZE tersebut, antara lain elektrifikasi kendaraan, memberikan bantuan alias subsidi kendaraan listrik, pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi dari hulu ke hilir, hingga pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk menggantikan energi fosil yang akan dipensiunkan.

-

-

Apalagi, lanjutnya, Indonesia kini tengah mengalami kelebihan pasokan listrik hingga 5,2 Giga Watt (GW). Dengan adanya program elektrifikasi kendaraan, baik motor, mobil hingga bus, maka menurutnya kelebihan pasokan listrik tak akan lagi menjadi masalah di masa mendatang.

"Kita kelebihan 5,2 GW, tahun depan ini sudah gak masalah. Gak bisa satu term presiden selesai. Ini jadi kita harus kompak, untuk melakukan ini. Jadi, bangsa kita ini maju kalau kita satu. ini tuding-tuding gak jalan. Biasa-biasa aja, gak usah aneh-aneh," tuturnya di acara 'Launching Prototype Battery Asset Management Services (BAMS) IBC' di Jakarta, Senin (12/06/2023).

Luhut mengungkapkan optimismenya, bila pemerintah selanjutnya mampu meneruskan program yang ada saat ini, maka pada 2030 10% dari kendaraan yang beredar di Indonesia merupakan kendaraan listrik.

Dia pun menyebut, dengan adanya kerja sama BUMN IBC dan PLN untuk mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air, termasuk untuk penukaran baterai kendaraan listrik, maka diharapkan program ini berjalan lebih cepat.

"IBC dan PLN saya berharap ini bisa semua untuk menjadi bagian ekosistem. Menggambarkan standarisasi kendaraan listrik di Indonesia," tuturnya.

"Darmo (Dirut PLN) harus bayar berapa? Rp 47 triliun karena kelebihan 5,2 GW? Revenue berapa? Rp 440 triliun. Jadi, negara ini kita atur untuk bisa lebih efisien. Sekali lagi ini gak akan selesai dengan satu Presiden, harus dilanjutkan," tandasnya.

[-]

-

Penampakan Langka Saat Luhut Berpeci Hitam di Kantor NU
(wia)