Bupati Demak dr Hj Eisti'anah SE didampingi jajaran OPD saat koordinasi dan konsultasi terkait pengajuan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana bersama Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah SPd MAP MM.

Krjogja.com - DEMAK - Kabupaten Demak dengan kondisi geografisnya berada di daerah hilir sungai-sungai besar dan pesisir menjadikannya rawan bencana. Sedimentasi sungai yang tinggi, ditambah gempuran air pasang laut bertubi-tubi, menjadikan sebagian wilayah kabupaten berpenduduk 1,2 juta jiwa ini sering diterjang bencana alam banjir.

Sehubungan itu Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kabupaten Demak H Amir Mahmud SSos MT menjelaskan, upaya pemerintah daerah mengatasi bencana melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana giat dilakukan. Termasuk menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian maupun lembaga terkait, dalam rangka pengusulan anggaran bantuan ataupun hibah untuk mengatasi bencana-bencana yang telah dialami masyarakat.

Kabar baik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersedia pendanaan untuk daerah, berupa Dana Siap Pakai (DSP) dan Hibah Rehab Rekon (HRR). Tentunya masing-masing memiliki mekanisme dan prosedur yang berbeda.

Untuk pengajuan DSP memerlukan atensi Presiden atau Notulen Rakor Tingkat Menteri atas bencana yang diajukan, contohnya bencana Cianjur, biasanya diajukan beberapa saat setelah kejadian. Sedangkan untuk HRR bisa diajukan sekian waktu, maksimal dua tahun, pasca bencana atau saat masa pemulihan / rehabilitasi.

"Gayung bersambut, BNPB merespon positif ajuan proposal Bantuan Pembangunan Rumah Rusak Terdampak Bencana oleh Pemkab Demak. Setelah sekian waktu, Kepala BNPB menjadwalkan Bupati Demak hadir di BNPB dalam rangka koordinasi dan arahan terkait penjelasan mekanisme pemberian/ pendanaan dari BNPB utk penanggulangan bencana," terangnya, Jumat (8/6/2023).

Di BNPB pada Selasa (7/6) lalu, Bupati Demak dr Hj Eisti'anah SE hadir didampingi sejumlah kepala OPD terkait. Antara lain Plt Kepala Dinperkim H Amir Mahmud, Plt Kepala Bappelitbangda Masbahatun Niamah, Kabid Tata Ruang dan Pertanahan DinPUTR Naning Prihatiningrum dan Ali Mustain dari BPBD. Sementara pejabat BNPB yang menerima adalah Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah SPd MAP MMJ, didampingi para Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Staf Ahli BNPB.

"Bersama Bupati di BNPB kemarin kami melakukan koordinasi dan menerima arahan dan penjelasan terkait mekanisme pemberian pendanaan dari BNPB untuk penanggulangan bencana," imbuhnya.

Terkait daerah rawan bencana, lanjut Amir Mahmud, empat kecamatan pesisir Demak menjadi prioritas. Yakni Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang dan Wedung. Alasan keempat kecamatan pesisir tersebut menjadi prioritas pengusulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana karena bencana banjir limpas sungai akibat sedimentasi paling susah surut saat menggenangi wilayah tersebut. Terlebih ketika kepungan rob turut memperparah. (Hum Dinperkim/ssj)