AKURAT.CO Pemilu 2024 akan segera berlangsung pada 14 Februari 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah berkuasa 10 tahun atau dua periode harus digantikan dengan presiden baru. Begitulah aturan di negeri ini.

Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan, kondisi Pemilu 2024 berbeda dengan Pemilu 2019. Ia menilai, pemilu kali ini banyak menghadapi tantangan, mulai dari isu penundaan pemilu, masa jabatan presiden tiga periode hingga kasus PRIMA yang tak lolos sebagai peserta pemilu.

"Membuat kita harus hati-hati, kita harus jaga kualitas Pemilu 2024 karena tujuan kita mengantarkan Indonesia mengganti pemerintah dengan baik," kata Bivitri dalam diskusi bertajuk 'Kotak Pandora Kebijakan KPU RI, Menggelar Karpet Merah untuk Napi Korupsi dan Menghapus Laporan Dana Kampanye' disaksikan secara daring, Minggu (11/6/2023).

Bivitri mengkritisi perjalanan lima tahun terakhir atau periode kedua Jokowi memimpin Indonesia. Para legislator tidak mampu menghadirkan peraturan yang pro terhadap rakyat. Dengan begitu, ia menyarankan agar pemilih dapat melihat rekam jejak anggota legislatif sebelum memilih.

Produk legislatif sangat mengecewakan rakyat dan merusak, mulai dari isu hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi hingga persoalan lingkungan hidup.

"Kita tidak ingin itu diteruskan lagi, karena itu sebenarnya penjaga gawangnya ada di pemilu," ujarnya.[]