TAGAR.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam siaran pers, Minggu 11 Juni 2023, menyampaikan tanggapan berkaitan rencana pertemuan atau silaturahmi Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Teuku Riefky mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, telah menawarkan kerja sama PDIP kepada Partai Demokrat dan rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Demokrat AHY.

"Partai Demokrat selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan seluruh partai politik, termasuk PDIP. Untuk itu, ky.

Partai Demokrat, lanjut Riefky, "Juga menyambut baik rencana silaturahmi Mbak Puan Maharani dengan Mas AHY, dalam kapasitasnya sebagai dua pemimpin muda, yang menatap masa depan, dan hari esok yang lebih baik, untuk bangsa dan negara kita bersama."

"Partai Demokrat berpandangan, rencana pertemuan dan tawaran kerja sama tersebut, tidak sekadar membicarakan kontestasi Pilpres 2024. Tetapi lebih dari itu, juga dapat berdiskusi tentang berbagai permasalahan bangsa, demi terwujudnya Indonesia yang bersatu, maju, adil, demokratis, dan sejahtera," kata Riefky pula.

Menuju Pilpres 2024, para pengurus partai politik sedang bergiat menjalin komunikasi. 

Kami menghormati dan menghargai pintu komunikasi yang telah disampaikan melalui pernyataan terbuka Sekjen PDIP, Mas Hasto.

Sejauh ini Partai Demokrat telah berkoalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk mengusung Anies Baswedam sebagai capres 2024, namun belum menentukan siapa cawapresnya.

Sementara PDIP telah berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Perindo untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024, dan juga belum menentukan siapa cawapresnya.

Di luar itu, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB telah berkoalisi untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres 2024, namun juga belum menentukan cawapresnya.

Tentang peta koalisi di atas belum secara resmi didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU, jadi masih terbuka kemungkinan untuk berubah atau penambahan anggota partai politik dalam koalisi. []