Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap fokus mengawal roda pemerintahan. Itu ditegaskan Pratikno menanggapi pertanyaan ihwal kehadiran Jokowi di acara Nusantara Bersatu, Sabtu pekan kemarin.

Diketahui kehadiran Jokowi di acara tersebut menuai polemik di tengah publik serta para politikus.

"Itu kan acara anu, ya, pak presiden tetap fokus untuk menjalankan roda pemerintahan," kata Pratikno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Pratikno sekaligus menjawab alasan Jokowi hadir di acara relawan tersebut ialah dalam rangka memenuhi undangan.

Baca Juga: Aldi Taher Dinotis Jokowi hingga Diidolakan Erina Gudono, Istri Kaesang sampai Rela Lakukan Ini

"Ada undangan, lah, undangan dari panitia," ujarnya.

Sebelumnya, pihak Istana buka suara soal PDI Perjuangan melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto yang mengimbau ring satu atau lingkaran kekuasaan tidak bersikap asal bapak senang (ABS) kepada Presiden Jokowi.

residen Joko Widodo menyapa relawan saat menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022). [ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym].

Tetapi pihak Istana enggan menanggapi pernyataan atau sindiran dari Hasto. Alasannya, banyak hal yang saat ini dilakukan terkait kerja-kerja pemerintahan.

"Ya, banyak kerjaan kita luar biasa kerjaan pemerintahan," tuturnya.

Pratikno justru meminta wartawan menanyakan hal-hal terkait kehadiran Jokowi di acara relawan dengan tajuk Nusantara Bersatu kepada panitia acara. Termasuk menyoal pernyataan Hasto mengenai ABS dan kritik terhadap relawan di lingkar kekuasaan.

Baca Juga: Jenis dan Harga Calon Sapi Kurban Presiden Jokowi, Sehat dan Tidak Cacat asal Riau

"Itu nanti tanya panitianya. Kita fokus ke pemerintahan, banyak sekali agenda yang harus kita selesaikan," ucapnya.

Ia lantas menyebutkan sejumlah agenda pemerintahan yang dimaksud. Mulai dari mengawal ratusan projek dari G20, kemudian bencana gempa bumi di Cianjur, dan pemindahan ibu kota negara (IKN).

"Yang ketiga, agenda besar mengenai IKN juga butuh pengawalan yang luar biasa."