KNews.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, sempat ditanya soal dirinya yang memiliki banyak jabatan di pemerintahan.

Pertanyaan itu disampaikan tim Kuasa Hukum terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti saat persidangan dugaan pencemaran nama baik Luhut, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023).

Awalnya, salah satu kuasa hukum Haris-Fatia mengatakan ada pemberitaan di media mainstream terkait Luhut yang diduga memiliki banyak jabatan.

Dalam pemberitaan itu, Luhut memiliki jumlah 15 jabatan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo.

“Saudara, ini ada berita di media yang menyebut bapak Luhut memiliki banyak jabatan, dan di Tempo.co dikatakan, saksi memiliki 15 jabatan, yang pernah diberikan Bapak Jokowi, betul atau tidak?” tanya kuasa hukum Haris-Fatia.

Luhut menjawab, sebagai Menteri Koordinator (Menko), sangat banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan olehnya.

“Begini saya sebagai Menko, sangat banyak kegiatan-kegiatan. Itu bukan hanya saya, Pak Mahfud (Menko Polhukam) juga sama,” ujar dia.

Namun, kuasa hukum Haris-Fatia mencecar kembali pertanyaan itu kepada Luhut. “Betul atau tidak?,” tanya kembali kuasa hukum Haris-Fatia. “Saya biar jelaskan, enggak bisa jawab betul tidak. Jadi biar anda ngerti juga pemerintahan,” jawab Luhut. “(Misalnya), kalau satu masalah terjadi di kementerian ESDM, tidak bisa ESDM menyelesaikan hal itu sendiri,” ujar dia.

“Ada kaitannya dengan kementerian KLHK, ada kaitan dengan Kementerian Lingkungan dan yang lain,” jelas dia.

Luhut melanjutkan, tugasnya sebagai Menko mengharuskannya menjadi koordinator untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di bawah naungannya.

“Sehingga diperlukan satu koordinatornya untuk menyelesaikan banyak masalah tadi,” kata Luhut. “Jadi kalau anda tanya berapa jabatan saya, ya (tergantung) berapa banyak persoalan yang diselesaikan,” jawab Luhut kembali.

Untuk diketahui, sidang kasus dugaan pencemaran nama baik Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dihadiri Luhut pada Kamis ini tidak terbuka untuk umum.

Gerbang PN Jakarta Timur ditutup. Aparat kepolisian berjaga di sisi luar dan sisi dalam gerbang PN Jakarta Timur. Adapun kasus pencemaran nama baik ini bermula saat Haris dan Fatia berbincang dalam podcast di Youtube berjudul

“Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam”. Dalam video tersebut, keduanya menyebut Luhut “bermain” dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. (RZ/KMPS)