Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Ibrahim Tompo bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Yani Sudarto di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/6/2023). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

jpnn.com - Mayoritas pekerja migran dari Jawa Barat berangkat atau diberangkatkan bekerja di luar negeri secara ilegal.

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mencatat persentasenya mencapai 56 persen dari total 1.045.517 orang.

Menurut Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Ibrahim Tompo angka itu didapat dari 23 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Kepolisian kini telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menelusuri Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut.

"Pada 5 Juni 2023, Polda Jawa Barat telah membentuk Satgas TPPO yang dipimpin Wakapolda dan pelaksana hariannya Direktur Reserse Kriminal Umum," ujar Ibrahim Tompo di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/6).

Dia mengatakan PMI yang berangkat atau diberangkatkan secara ilegal itu dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menjadi atensi bagi institusi kepolisian.

Sejak terbentuknya Satgas TPPO, Polda Jabar telah mengungkap 37 kasus TPPO.

Dari puluhan kasus itu, ada 82 orang yang menjadi korban eksploitasi TPPO.

"Kemudian dari 37 kasus tersebut, sebanyak 59 tersangka," katanya.

Berdasarkan sejumlah kasus yang diungkap, korban TPPO paling banyak berasal dari Cianjur, Subang, Sukabumi, Indramayu dan Bogor.

Menurut Ibrahim Tompo ada tiga modus yang dilakukan dalam TPPO, yakni melalui perusahaan, agensi, maupun perorangan.

Mayoritas, kata dia, korban-korban TPPO dikirim ke kawasan Timur Tengah atau Arab Saudi.

"Kami melakukan pengungkapan itu paling banyak memang sebelum berangkat. Kemudian ada juga yang sesudah kembali, baru membuat laporan polisi," katanya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Yani Sudarto mengatakan biasanya para perekrut itu mendatangi langsung calon korban.

Mayoritas pekerja migran dari daerah ini berangkat untuk untuk bekerja ke luar negeri secara ilegal.