KNews.id – Juru bicara bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, Sudirman Said, mengklaim ada pejabat negara bergantian mendatangi PKS. Sudirman menyebut pejabat tersebut ingin PKS keluar dari KPP sehingga Anies gagal mendapat tiket maju sebagai calon presiden.

“Sedikit clue saja, kalau sampai hari ini, bergantian para pejabat negara, ada yang pemimpin partai, ada yang bukan, mendatangi PKS dengan misi ada yang implisit dan ada yang eksplisit. Misinya itu supaya PKS keluar dari koalisi dan majunya Pak Anies digagalkan. Bentuknya apa? Ya namanya iming-iming bentuknya macam-macamlah, tapi kan barangkali menjelaskan di sini kan tidak cukup,” kata Sudirman di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Sudirman mengklaim iming-iming yang diberikan pejabat tersebut kepada PKS mulai tawaran posisi hingga sumbangan material. Kendati demikian, pihaknya bersyukur partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan tidak tergoda dengan iming-iming tersebut.

“Pokoknya itu tipikal untuk soal-soal begini itu seperti apa, apakah soal posisi, atau soal sumbangan material, itu muncul dan kami bersyukur, kita semua bersyukur, bahwa semua partai menghadapi tekanan, godaan, atau undangan apa pun tetap stay pada kesepakatan kemarin,” kata Sudirman.

Sudirman mengatakan saat ini banyak godaan dan rayuan terhadap Koalisi Perubahan. Namun, kata Sudirman, makin banyak godaan yang datang, Koalisi Perubahan justru makin solid.

“Dan rasanya mungkin makin banyak tekanan, makin banyak godaan, malah bukannya mereka makin kendor, tapi makin kencang karena di balik tekanan, godaan, rayuan, itu pasti ada suatu yang lebih besar,” ungkapnya.

“Dan itu adalah merupakan undangan atau troll bagi kita meneruskan perjuangan. Demi apa? Demi memberikan solusi, bukan sekadar berebut jabatan, tapi kita ingin menyampaikan gagasan, program-program mencari solusi bagi masalah-masalah,” imbuhnya.

Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya mengakui telah menugaskan mantan Wamenkumham Denny Indrayana menjaga bacapres Anies Baswedan agar demokrasi di Indonesia hidup. Mahfud menyinggung Denny, yang selalu berteriak tentang penjegalan.

“Kan Denny itu, bilang ditugaskan oleh Pak Mahfud untuk menjaga Anies agar demokrasi hidup dan dia dapat tiket. Memang iya. Karena dia kan selalu menuduh pemerintah itu mau menjegal Anies. Menuduh juga ada upaya menggagalkan pemilu, memperpanjang, menunda Pemilu,” kata Mahfud kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/6).

Mahfud mengatakan dirinya dan Denny berbagi tugas untuk mengawal demokrasi. Mahfud mengaku siap melawan dari internal pemerintah jika ada yang berupaya mengganggu demokrasi.

“Kalau gitu bagi tugas, kamu saya tugaskan jaga Anies, agar demokrasi hidup dan tidak lagi menuduh pemerintah. Kan gitu maksud saya. Agar tidak ganggu itu pemerintah. Kalau pemerintah ganggu, lawan dari dalam. Kalau ada oknum, pemerintah, oknum ya, ya bilang saya. Nah, saya yang jaga pemilunya. Jangan dituduh mau gagalkan pemilu,” ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan perihal berbagi tugas untuk mengawal pemilu juga disampaikan kepada Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Barulah kemudian Mahfud menceritakan momen dirinya sempat ditawari menjadi cawapres pendamping Anies.

“Kepada Ketua PKS, Pak Syaikhu, waktu ke rumah bersama Almuzzammil, kan beliau menjajaki untuk mencari cawapresnya Anies. Antara lain bertanya, Pak Mahfud bersedia nggak? Nggak,” ujar Mahfud.

Mahfud menolak tawaran dari Syaikhu karena enggan merusak demokrasi. Dia tidak ingin koalisi pengusung Anies pecah.

“Saya bilang, karena di koalisi Bapak itu ada NasDem, Demokrat, dan PKS itu banyak ada yang calonnya dari partainya sendiri. Nanti kalau saya ajak ke situ malah saya merusak demokrasi. Kalau yang satu keluar karena Anda ajak saya, kan rusak. Oleh sebab itu, saya minta Bapak jaga koalisi. Saya bilang begitu kepada Ketua PKS, jaga koalisi, jangan ajak saya ke dalam. Agar tidak pecah. Kalau saya ke dalam, nanti malah pecah. Karena ada yang nggak setuju dan lain-lain. Itu saja tugas saya. Menjaga pemilu dan menjaga demokrasi,” beber Mahfud. (RZ/DTK)