Narasumber talkshow Kemkominfo di Bantul.

Krjogja.com - BANTUL - Sudah hampir dipastikan informasi melalui konten media akan membanjiri ruang digital masyarakat jelang Pemilu 2024 mendatang. Hal ini jadi perhatian khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Sehingga upaya penanggulangannya pun terus digiatkan, salah satunya melalui talkshow yang digelar pada Sabtu, 3 Juni 2023 malam.

Kegiatan Chip In Kemkominfo itu dilakukan dihadapan ribuan warga yang memadati Lapangan Timbulharjo, Sewon, Bantul. Talkshow bertema Menghidupi Persatuan Indonesia: Jangan Mudah Terprovokasi di Era Luapan Informasi ini menghadirkan sejumlah narasumber. Diantaranya Ketua Karang Taruna DIY, GKR Hayu; Direktur Program Mikro Indonesia, Sidik Nur Toha; Tenaga Ahli Hukum Dewan Pers, Hendrayana; dan Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Kemenparekraf, Robinson Sinaga.

Sidik Nur Toha dalam perbincangan terbuka itu menyebut bahwa luapan informasi sudah tidak dapat dicegah. Terlebih lagi dalam tahun politik jelang Pemilu 2024 mendatang. "Kalau kami sebut ini bukan banjir (informasi) lagi, tapi sudah banjir bandang," ungkapnya.

Baginya, yang kemudian bisa dilakukan adalah menanggulangi dampak buruknya.

Sementara itu, GKR Hayu mengakui bahwa informasi yang kemudian tidak diarahkan oleh pihak yang kompeten justru berpotensi dibelokkan menjadi informasi sesat. "Itulah alasan kenapa kami berinisiatif Keraton harus memiliki website dan media sosial official, supaya dapat memberikan informasi yang akurat," sebutnya.

Pasalnya, beberapa konten yang kemudian beredar sempat disalahgunakan oleh pihak tak bertanggungjawab. Setali tiga uang, selaku Dewan Pers, Hendrayana menyebutkan setidaknya ada 50 ribu media online di Indonesia. Namun begitu pihaknya menyayangkan baru 2500 diantaranya yang sudah terverifikasi Dewan Pers.

Sehingga, baginya potensi luapan banjir informasi ini sangat tinggi dan perlu diantisipasi. Masyarakat dinilai sangat perlu untuk melakukan verifikasi sederhana terhadap kebenaran sebuah konten atau berita. Banyak aplikasi maupun laman yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah berita yang beredar benar adanya atau tidak. Bahkan, Kemkominfo juga telah menyediakan laman khusus untuk melakukan pengecekan.

"Di website Dewan Pers juga sudah disediakan cara khusus untuk mengetahui apakah media itu sudah terverifikasi atau belum," imbuhnya. (*)