Sejumlah anggota Komisi III menyoroti program "Polisi RW" yang diluncurkan beberapa kepolisian daerah (polda) menjelang Pemilu 2024, pada saat rapat kerja dengan Polri, Senin (5/6/2023).

Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi menilai, program ini cukup menarik perhatian karena diluncurkan bertepatan dengan tahapan Pemilu 2024. Ia pun turut menyoroti anggaran yang digunakan untuk program tersebut.

"Dan apa program ini tidak akan membebani anggaran kita? Kemudian apakah program ini tidak overlap dengan Bhabinkamtibmas? Karena ini menjelang pemilu jadi orang ini pada tanya. Kalau saya sih biasa-biasa saja," ujar Aboe.

Sebagai informasi, Polisi RW bertugas sebagai petugas penghubung (liaison officer/LO) Polri di tiap RW yang berperan untuk mendengarkan, menerima, berempati terhadap keluh kesah, keresahan, keinginan, harapan, dan permasalahan di masyarakat.

Menurut Aboe, prinsip dari program Polisi RW sudah bagus. Namun, menurutnya, Polri perlu memberikan penjelasan lanjutan kepada Komisi III terkait anggaran dari program itu.

"Cuma karena ini pemilu sensitif gitu tinggal 7, 8 bulan. Itu yang pertama, anggarannya dicantolkan kemana gitu pak," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta agar Komisi III dapat turut dilibatkan dalam proses pengawasan program baru ini.

"Oleh karena itu menurut saya ini bisa menjadi subject to be evaluated. Maksudnya suatu hal yang kita di Komisi 3 bisa dilibatkan juga pengawasan dalam hal pelaksanaannya. Di dapil-dapil kita ini, mungkin polda-nya bisa menyampaikan kepada kita di daerah mana saja yang disiapkan polisi RW nya," tutur Taufik.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Gatot Eddy Pramono memastikan anggaran untuk program Polisi RW tidak akan membebani negara.

Namun, pimpinan Komisi III DPR RI Adies Kadir yang memimpin rapat tersebut mengatakan akan mengagendakan rapat khusus untuk membahas soal program Polisi RW.

"Polisi RW banyak pertanyaan tadi. Polisi RW sebenernya kita tidak membebani anggaran Polri tapi nanti waktu lengkapnya setelah saya nanti Pak Fadil (Kabaharkam Polri) akan menjelaskan soal Polisi RW ini," ucap Gatot.

"Nanti kita undang khusus saja pak," sahut Adies.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Pol Fadil Imran berencana menjadikan program "Polisi RW" secara nasional.

Menurut Fadil, Polisi RW tersebut nantinya akan ditempatkan di setiap wilayah dan diharapkan dapat mencegah gangguan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibman).

"Tugas Polisi RW menyelesaikan permasalahan Kambtimas yang bisa menimbulkan kejahatan, tentunya bersama elemen masyarakat. Kemudian menganalisa bersama masyarakat tentang potensi yang dapat menganggu Kamtibmas, mulai dari geografis, demografi, dan lainnya," kata Fadil dalam keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).

Menurutnya, Polisi RW juga akan berkerja sama dengan seluruh elemen masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Dia mengatakan, berharap Polisi RW dapat melakukan penyelesaian permasalahan dengan cepat hingga mencegah terbentuknya potensi kejahatan.

"Kemudian menyusun respon terhadap persoalan tersebut. Perlahan seluruh faktor-faktor yg terbukanya ruang gangguan Kamtibmas bisa dihilangkan," kata mantan Direktur Siber Bareskrim Polri ini.

Adapun program Polisi RW awalnya diinisiasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Namun belakangan ini program itu mulai diluncurkan sejumlah kepolisian di daerah seperti Bogor, Garut, Demak, hingga Malang Kota.

Foto: Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono di layar televisi dari Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).(KOMPAS.com/Rahel)