JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menekankan perlunya dilakukan berbagai upaya komprehensif dari hulu sampai hilir dalam rangka menuntaskan permasalahan sampah di Indonesia.

"Salah satu upaya dan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah melalui pengembangan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah dan pelibatan peran aktif seluruh lapisan masyarakat," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pengelolaan sampah secara konvensional dengan hanya menitikberatkan pada pemrosesan akhir melalui fasilitasilandfill sudah layak ditinggalkan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) milik KLHK, pada 2022 sekitar 65,83 persen sampah di Indonesia masih diangkut dan ditimbun pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Baca Juga :

Sementara itu capaian kinerja pengelolaan sampah nasional adalah 66,58 persen dengan rincian 18,63 persen pengurangan sampah dan 47,95 persen penanganan sampah. Hal itu menggambarkan masih ada 33,42 persen sampah yang belum terkelola dengan benar.

Menurutnya, kondisi itu menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah, produsen, swasta, dan masyarakat guna mewujudkan Indonesia Bersih 2025, dengan 100 persen sampah terkelola dengan benar.

"Beban TPAyang berat membuat pengelolaan sampah menjadi tidak optimal dan berpotensi untuk menimbulkan permasalahan lingkungan, seperti pencemaran lingkungan, longsor sampah, dan perubahan iklim karenaemisi gas metana dari timbunan sampah dilandfill," kata Vivien.

Pemerintah, lanjutnya, mendorong optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah melalui instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik, pengolahan sampah menjadi RDF, SRF, dan biogas, serta pengolahan sampah melalui biokonversi magot lalat tentara hitam.

Vivien menuturkan penerapan berbagai opsi teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan dapat mengurangi timbulan sampah ke TPA dan ke depannya hanya residu yang diangkut ke TPA.

Lebih lanjut ia mengatakan polusi plastik merupakan ancaman nyata yang berdampak pada setiap komunitas di seluruh dunia. Plastik yang berakhir di lautan, lanjutnya, sebagian besar dihasilkan dari sumber polusi darat yang membutuhkan penanganan dengan kerangka hukum dan kelembagaan dalam proses pengelolaan sampah yang komprehensif.

Implementasi yang efektif di tingkat nasional dan daerah sangat diperlukan, termasuk pengawasan dalam siklus hidup produk plastik ketimbang mengatur pendekatan pencegahan terhadap polusi limbah plastik dari daratan.

"Pengaturan tersebut mencakup langkah-langkah yang lebih spesifik dalam rangka menangani masalah produksi, transportasi, konsumsi, perdagangan, dan perlakuan akhir masa pakai plastik dan sifat aditifnya," ujar Vivien. Ant

Redaktur : -

Penulis : Antara, Gembong