JAKARTA - Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) melalui UU No 5 Tahun 1998. Saat itu, Ratifikasi CAT dipandang sebagai langkah penting implementasi HAM di Tanah Air.

Negara pihak (state party) dalam CAT memiliki beberapa kewajiban yang mesti dipenuhi mulai dari pengimplementasian prinsip-prinsip CAT dalam program-program pembangunan nasional hingga menyiapkan laporan periodik. Pemerintah Indonesia sendiri telah melaporkan implementasi CAT ke komite sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2001 dan 2008.

"Terkini, kami tengah menyusun draf laporan periodik CAT ketiga. Targetnya, pada Oktober nanti laporan yang disusun bersama kementerian dan lembaga terkait telah rampung," kata Dirjen HAM Kemenkumham, Dhahana pada acara Diseminasi HAM : Tindaklanjut Implementasi Konvensi Anti Penyiksaan, yang digelar di Aula Kanwil Kemenkumham Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Menurut Dhahana sebagai instansi pemerintah yang membidangi urusan HAM, Direktorat Jenderal HAM memiliki tanggung jawab untuk terus melakukan diseminasi HAM CAT kepada aparat penegak hukum di Tanah Air. Terlebih, sambung Dhahana, Kemenkumjam memiliki UPT lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan rumah detensi imigrasi.

"Menjadi hal yang krusial bagi kami, untuk kemudian secara konsisten memberikan pemahaman terkait prinsip-prinsip di dalam CAT bagi para petugas kami baik di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, maupun rumah detensi imigrasi," kata Dhahana.

Pada kesempatan diseminasi CAT kali ini, Direktorat Jenderal HAM menghadirkan Direktur Jenderal HAM, Guru Besar Hukum UI Prof Dr Hakristuti Harkrisnowo, dan Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari sebagai narasumber.

Kakanwil Kemenkumham Jakarta, Ibnu Chuldun, membuka berlangsungnya acara. Selain itu sejumlah pimpinan tinggi pratama Direktorat Jenderal HAM dan Kanwil KemenkumHAM Jakarta turut hadir mengikuti berlangsungnya acara.

Adapun peserta acara diseminasi HAM pagi ini adalah UPT Kemenkumham baik Imigrasi maupun Pemasyarakatan se-Jakarta, Satpol PP DKI Jakarta, Polres Jakarta Timur, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur,

Follow Berita Okezone di Google News

Sebelumnya, kegiatan diseminasi HAM kepada aparat penegak hukum berkenaan dengan CAT juga telah dilakukan Direktorat Jenderal HAM. Pelatihan bagi aparat penegak hukum ini mendapat dukungan dari Kedutaan Besar Swiss. Selain pelatihan, Kedutaan Besar Swiss juga turut mendukung pembentukan modul Training of Training terkait CAT.

“Hingga dua tahun terakhir, jumlah peserta didik atau tenaga latih yang sudah dihasilkan melalui kegiatan diseminasi HAM terkait CAT mencapai sekitar 400 orang,” kata Dhahana.

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.