Suara.com - NasDem melihat keberadaan relawan pendukung calon presiden hanya bersifat sebagai pelengkap. Utamanya ialah tetap di partai politik.

Hal itu disampaikan Ketua DPP NasDem Willy Aditya menjawab soal PDI Perjuangan yang meminta Presiden Jokowi meninggalkan relawan, seperti Benny Rhamdani. Permintaan PDIP itu seiring video viral Benny di hadapan Jokowi soal izin tempur.

Willy sendiri tidak ingin masuk dan mengomentari apa yang menjadi pernyataan PDIP. Ia hanya menegaskan pilar demokarasi itu adalah parpol, bukan relawan.

"Pilar demokrasi itu partai politik, relawan hadir sebagai bentuk complementary (komplementer) dari proses itu. Tentu kita harus tahu mana main course mana side dish. Kecuali UU berbeda, relawan boleh ikut Pemilu nah itu beda lagi," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Baca Juga: PDIP Makin Solid Saat Koalisi Lain Mulai Merenggang, Gerindra Kena Sindir: Bingung Mau Klaim Jokowi Apa Lagi Ya?

Sebelumnya, Willy menilai Benny Rhamdani tengah meracau atas pernyataannya di hadapan Presiden Jokowi di sela-sela acara relawan dengan tajuk Nusantara Bersatu.

Sebab dalam kesempatan itu, Benny menyampaikan relawan siap tempur melawan penyerang pemerintah dalam hal ini pihak yang berbeda. Benny bahkan menyarankan Jokowi melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang dianggap lawan.

"Kita anggap aja Benny Rhamdani lagi meracau," kata Willy.

Willy mengingatkan penegakan hukum memang merupakan hal penting. Tetapi praktiknya jangan disalahgunakan untuk melawan mereka yang berbeda pandangan dengan pemerintah.

"Jangan kemudian para penegak hukum institusi hukum kemudian dijadikan instrumen kekuasaan, kita tetap harus itu marwah mereka," kata Willy.

Baca Juga: Kaeasang Pangarep Mau Calon Wali Kota Depok, Puan Maharani: Nanti PDI Perjuangan Pertimbangkan

Menurut Willy menjadi berbahaya apabila kemudian penguasa menggunakan instrumen-instrumen hukum untuk berhadapan dengan mereka yang berbeda, sebagaimana saran dari Benny ke Jokowi.