Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan mendapat pagu anggaran 2023 sebesar Rp 33,4 triliun. Selama lima bulan 2023 berjalan atau hingga 31 Mei 2023, anggaran yang sudah keluar baru Rp 10,44 triliun atau 31,26%.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun mengakui bahwa serapan di tahun ini belum maksimal, namun serapan ini dirasa lebih baik dari tahun lalu di periode yang sama, yakni hanya menyentuh 26,47%.

"Dari anggaran 2023, per Mei sudah 30% sudah kita serap. Ini kita upayakan akan lebih baik dari tahun lalu karena praktis kontrak-kontrak yang harus kita jalani sudah kita lakukan," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (6/6/2023).

-

-

Salah satu alasan belum maksimalnya penyerapan adalah karena beberapa pekerjaan yang perlu dipercepat. Karenanya, serapan masih banyak berasal dari pos belanja barang yang terealisasi 29,7% atau Rp 4,52 triliun dari pagu Rp 15,23 triliun.

Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat tiba di Stasiun Kereta Api Manggarai, Jakarta, (2/3). Kunjungan tersebut untuk meninjau KA bandara dan Progres Proyek DDT. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Belanja modal juga menyumbang serapan terbesar karena sudah terealisasi 26,5% atau Rp 4,17 triliun dari pagu Rp 15,75 triliun. Belanja pegawai realisasinya mencapai 45,9% atau senilai Rp 1,75 triliun dari pagu Rp 3,81 triliun.

Meski serapan anggaran di tahun ini belum maksimal, namun anggaran Kemenhub di tahun depan bakal naik menjadi Rp 38 triliun. Sumber pendanaannya terdiri atas rupiah murni sebesar Rp 22,7 triliun, PNBP Rp 3 triliun, BLU Rp. 1,6 triliun, PHLN Rp 751,5 miliar dan SBSN Rp 9,9 triliun.

Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk program Kemenhub yang mencakup infrastruktur sebesar Rp 25,5 triliun atau 67%, dukungan manajemen Rp 10 triliun atau 26%, serta pendidikan dan vokasi sebesar Rp 2,4 triliun atau 7%.

Detailnya adalah alokasi anggaran per eselon I sebanyak Rp 9,6 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 9,2 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp 7,4 triliun, Ditjen Perhubungan Darat Rp 6,6 triliun, BPSDM Rp 3,6 triliun, Sekjen Rp 669 miliar, BPTJ Rp 329 miliar, BKT sebanyak Rp 185 miliar dan Inspektorat Jenderal sebanyak Rp 107 miliar.

"Anggaran tahun 2024 adalah Rp 38 triliun dan pagu dasar ini mencakup belanja pegawai Rp 4 triliun, belanja barang operasional Rp 4,2 triliun, dan belanja barang non operasional Rp 29,8 triliun," sebut Budi Karya.

[-]

-

Awas Neraka Macet di Tol! Besok Diprediksi Puncak Arus Balik
(fys/wur)