Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas mengungkapkan, bahwa penurunan target stunting di Indonesia terancam tidak akan bisa terwujud.

Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, belanja kementerian/lembaga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024, dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo antara lain adalah pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, serta peningkatan investasi.

-

-

Kendati demikian, Suharso menyebut, beberapa indikator RPJMN berisiko tidak tercapai di 2024, salah satunya adalah penanganan stunting hingga tingkat merokok pada anak.

Berdasarkan data 2022, prevalensi stunting di Indonesia baru mencapai 21,6%, sementara pemerintah menargetkan kasus stunting pada 2024 diharapkan mencapai 14%.

Nah, untuk mencapai target angka stunting di Indonesia di tahun depan dengan persentase 14%, menurut Suharso angka stunting harus turun 3,8% per tahun mulai tahun ini. Dan hal ini sulit untuk dilakukan.

Sulitnya penurunan stunting, kata Suharso sejalan dengan masih banyaknya bayi-bayi di Indonesia yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap bayi.

"Imunisasi dasar lengkap itu ada hubungannya secara linier dengan potensi terkena stunting. Jadi, paling tidak bayi-bayi yang bisa memperoleh imunisasi dasar lengkap terhindarnya lebih besar dibandingkan yang tidak," jelas Suharso.

Adapun Suharso merinci, 10 indikator RPJMN yang berisiko yang tidak tercapai pada 2024.

Pertama, imunisasi dasar lengkap yang ditarget pada 2024 mencapai angka 90%. Sayangnya capaian 2022 baru menyentuh 63,17%. Kedua, stunting pada balita yang harus bisa ditekan hingga 14% pada tahun depan, namun capaian 2022 baru mencapai 21,6%.

Ketiga, tingkat wasting balita atau penurunan berat badan yang baru menyentuh 7,7% pada tahun lalu, di mana target RPJMN 2024 adalah 7%. Keempat, mengenai tuberkulosis yang berharap bisa menyentuh 297 per 100.000 penduduk, namun pada 2022 capaiannya baru mencapai 405 per 100.000 penduduk.

Kelima, eliminasi malaria bisa diturunkan di 405 kabupaten/kota, nyatanya pada 2022 baru berhasil diturunkan di 372 kabupaten/kota. Keenam eliminasi kusta pada 2024 ditargetkan bisa diturunkan di 514 kabupaten/kota, namun pada 2022 baru berhasil diturunkan di 403 di kabupaten/kota.

Ketujuh, tingkat merokok pada anak yang masih di angka 9,10 persen per 2022. Padahal, Jokowi menargetkan indikator ini bisa dipangkas hingga 8,7 persen di tahun depan.

"Kedelapan obesitas penduduk dewasa (21,8 persen). Kesembilan, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), itu masih jauh sekali (56,4 persen dari target 100 persen). Kesepuluh, puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar (baru 56,07 persen dari target 83 persen)," jelas Suharso.

Adapun upaya penurunan stunting pada RKP Tahun 2024, pemerintah akan melakukan beberapa strategi. Diantaranya pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) di desa, perluasan cakupan penyediaan makanan tambahan ibu hamil kurang energi kronis (PMT Bumil KEK) dan balita kurus.

Dalam menurunkan stunting di tahun 2024, pemerintah juga akan melakukan perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap dan penguatan kualitas data surveilans, mulai dari unit pelayanan kesehatan terkecil (posyandu).

[-]

-

Jokowi Beberkan 'Si Biang Kerok' Penyebab Stunting di RI
(cap/cap)