Belakangan muncul skenario besar penjegalan pencapresan Anies Baswedan lewat aksi Moeldoko yang ingin ambil alih Partai Demokrat.

Atas aksi Moeldoko terhadap Demokrat tersebut, Ketua Majelis Tinggi partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan meminta seluruh kader untuk mengikuti perkembangan peta politik yang diajukan Kepala KSP ini.

Menurut Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, pihaknya hingga kini masih waspada atas aksi Moeldoko. Karena bagaimanapun secara logika hukum, pihaknya sudah melakukan sejumlah konsultasi ke berbagai pihak perihal aksi Moeldoko yang sudah kalah 16 kali dalam pengajuan berbagai putusan di pengadilan.

Herzaky menegaskan, aksi Moeldoko ingin mengambil alih Demokrat adalah tindakan bodong. Demokrat menilai, langkah yang diambil lebih kental nuansa politiknya.

Apalagi gerakan Moeldoko terhadap Demokrat kembali menggeliat pasca penetapan Anies Baswedan sebagai capres 2024 mendatang. "Sebelumnya diam sunyi senyap, tetapi mendadak ketika Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres dari NasDem, pada muncul surat kuasa dari Moeldoko kepada Kuasa hukumnya untuk mengajukan PK," kata Herzaky di Primitime News, disitat Minggu 4 Juni 2023.

Tidak lama berselang, PK itu kemudian dimasukkan ke Mahkamah Agung. Dari sana, terlihat pola-polanya bahwa aksi ini memang dinilai kental nuansa politik.

Jumlah Kader Moeldoko di Demokrat

Herzaky kemudian menyinggung sikap Presiden Jokowi yang seolah tidak tahu menahu mengenai upaya Moeldoko ingin menguasai Partai Demokrat.

Padahal sudah sepantasnya Jokowi memberhentikan Moeldoko dan tidak mendiamkan anak buahnya yang seolah melakukan tindakan yang tidak etis.

Lantas berapa sebenarnya kader Demokrat yang mendukung Moeldoko? 

Terkait hal ini, Herzaky menilai pihaknya sejujurnya bingung jika berkaitan dengan kader. Sebab sebenarnya Demokrat sudah memecat 12 orang.

Herzaky lantas menyinggung bahwa pemilik hak suara totalnya ada 514 DPC dan 34 DPD. Menurut dia, sangat mengherankan ketika dari semua DPD tidak ada satupun pemilik suara yang memberi dukungan ke Moeldoko.

"Andaipun ada yang datang ke kongres atau KLB beberapa waktu lalu di Sumatera Utara, pada saat dicek ke teman-teman, ada yang banyak, mohon maaf ya, ada yang kayak semacam dijebak gitu datang. Dikiranya benar, lho kok saya tidak kenal, ini, gitu. Termasuk dijanjikan uang kalau datang," kata dia.

Keganjilan berikutnya, apakah Moeldoko memiliki kantor DPP maupun DPD di 34 provinsi? Termasuk apakah Moeldoko memiliki pengurus di 514 kabupaten-kota di Indonesia.

"Maka itu banyak yang menyampaikan bahwa ini dualisme. Dualisme dari mana? Dualisme itu kalau pemilik suara, kalau ada ketua DPD, DPC, sementara mereka enggak ada," kata Herzaky menanggapi aksi Moeldoko ke Demokrat.

Foto: Kolase SBY dan Moeldoko/Net