JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Keuangan/Kemenkeu menyampaikan utang pemerintahan pada periode 2015-2022 bertambah Rp 5.125,1 triliun.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu untuk melakukan pengelolaan utang negara dengan baik dan maksimal, yaitu dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga maupun jatuh tempo.

"Hal ini dikarenakan diketahui bahwa belanja tetap memiliki nominal yang lebih besar daripada penambahan utang yang menandakan manfaat yang diterima masyarakat jauh lebih besar," ujar Bamsoet di Jakarta,

Jika Kalah Debat dengan Luhut, Ini yang Bakal Dilakukan Rizal Ramli

Politisi Partai Golkar ini meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, meningkatkan pendapatan negara, seperti melalui pajak, aktivitas ekspor, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah/UMKM, dan sebagainya, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap dapat terjaga meskipun besarnya utang pemerintah yang juga harus dibayar.

Kemenkeu juga diminta untuk memastikan alokasi utang tersebut bisa diarahkan untuk lebih fokus dalam berbagai upaya untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, utamanya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah arus dan kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu.

"Kemenkeu harus berhati-hati dalam menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan utang pemerintah, yakni diantaranya dengan mengawasi dan memastikan batas rasio utang pemerintah 60 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB," pungkasnya.

Arief Poyuono: Bagi yang Sudah Divaksin Jangan Protes soal Utang Negara!