Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI sebelum masa reses atau tepatnya pada 15 Desember 2022. Padahal, menurut Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Hemi Lavour Febrinandez, masih terdapat beberapa pasal bermasalah dan dapat dijadikan sebagai alat untuk membungkam suara kritis masyarakat.

Hemi menyayangkan sikap DPR RI dan Presiden selaku pembentuk undang-undang yang tetap memaksa agar RKUHP dapat segera disahkan. Ketika RKUHP tetap disahkan ditengah kritikan dan penolakan dari pelbagai kelompok masyarakat, maka ini akan kembali menjadi catatan buruk bagi proses legislasi di Indonesia.

"Sebelumnya, publik mengkritik pengesahan beberapa rancangan undang-undang yang dilakukan dalam waktu singkat dang mengabaikan partisipasi publik. Contohnya Perubahan Kedua UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang hanya membutuhkan waktu selama 12 hari dari proses pembahasan hingga pengesahan, serta 43 hari untuk pembahasan UU Ibu Kota Negara," kata Hemi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (29/11/2022).

Lebih lanjut, Hemi mengatakan bahwa sebuah rancangan undang-undang harus dibahas secara matang dengan melibatkan pelbagai pihak. Ketika partisipasi publik hanya dijadikan sebagai formalitas semata, maka meaningful participation tidak akan pernah tercapai dalam pembentukan regulasi hukum di Indonesia.

Baca Juga: Marak TKI Ilegal, Komisi IX Minta Pengawasan Visa bagi WNI Diperketat

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas membahas progres RKUHP di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/11/2022). (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Ketika suara masyarakat diabaikan dalam proses pembentukan undang-undang, maka besar kemungkinan rumusan pasal dalam undang-undang tersebut akan merugikan masyarakat itu sendiri.

"Contohnya adalah salah satu ketentuan dalam RKUHP yang mengatur pidana bagi penyebarluasan konten dengan muatan penghinaan kepada pemerintahan yang sah melalui sarana teknologi informasi dengan ancaman empat tahun penjara. Ketentuan ini jelas akan menggerus demokrasi dan kebebasan berekspresi masyarakat di ruang digital," jelasnya.

Menurut Hemi, ketika ketentuan ini dijalankan, maka dapat dipastikan aparat penegak hukum akan bergerak secara serampangan atas nama menjaga harkat dan martabat pemerintahan yang sah. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana masalah yang selama ini ditimbulkan oleh pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE dan keberadaan virtual police yang pada akhirnya mempersempit ruang sipil.

“Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan lex specialist dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP namun dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi," tuturnya.

"Contohnya adalah penambahan delik pencurian data melalui internet sebagai ketentuan khusus dari pengaturannya yang lebih umum, yaitu pencurian biasa. Memunculkan pasal-pasal multitafsir akan menimbulkan masalah, terutama dalam proses penegakan hukum nantinya."

Baca Juga: Kapan Hari Raya Idul Adha 2023 Tiba? Beda Jadwal Versi Muhammadiyah dan Pemerintah