Samrut Lellolsima | Minggu, 04/06/2023 18:27 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi. (Foto: Dok. Humas Fraksi PKS)

Jakarta, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi menyebut pernyataan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) akan Cawe-cawe di Pemilu 2024 tidak baik untuk demokrasi.

"Ketika menjelang Pemilu kemudian Presiden menyatakan mau cawe-cawe, akhirnya memiliki konteks berbeda. Cawe cawe diartikan akan ikut campur, atau tidak tinggal diam," terang Aboe dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/6).

"Tentu hal ini kurang bagus untuk iklim demokrasi, karena banyak kekhawatiran masyarakat bahwa cawe cawe ini pertanda kekuasaan presiden akan digunakan dalam politik praktis dalam mendukung salah satu calon presiden tertentu," imbuhnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menilai, Presiden sebagai penerima mandat rakyat, seharusnya bekerja secara optimal dalam memimpin pemerintah dan tidak bertindak di luar koridor yang ada.

"Sebenarnya sebagai Presiden, Pak Jokowi itu seharusnya bukan sekedar cawe-cawe. Namun beliau adalah penerima mandat rakyat yang harus bekerja secara total dalam pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan," ujar Aboe.

Dengan adanya statemen Jokowi akan melakukan Cawe-cawe pada Pemilu mendatang, Aboe mengatakan masyarakat menilai sebagai Presiden bertindak diluar koridor dengan campur tangan terkait Pemilu.

"Karena ada istilah cawe cawe ini, yang kemudian dimaknai sebagian masyarakat, seolah Presiden akan mengambil langkah diluar ketentuan pasal 4 ayat (1) tadi," kata dia.

Aboe berharap Presiden Jokowi bisa menyelesaikan masa jabatannya dengan baik hal itu ditunjukkan dengan tetap menjaga pilar demokrasi.

"Kita berharap, Presiden Jokowi menyelesaikan tugasnya dengan baik, semoga akhir periodenya bisa khusnul khatimah. Sehingga beliau bisa menjadi bapak bangsa, yang dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang menguatkan sendi sendi demokrasi di Indonesia," tandasnya.